NUSANTARANEWS.CO – Krisis Venezuela di Tengah Tekanan Sanksi Ekonomi Amerika. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan keputusannya untuk mengadakan pemilu Majelis Konstituante Nasional pada minggu ini (30/7) dalam upaya untuk mengamandemen konstitusi sebagai langkah terobosan guna mencari solusi perdamaian. Tapi kelompok oposisi menolak solusi tersebut.
Penyelenggaraan pemilu Majelis Konstituante telah menyulut kemarahan kubu oposisi yang didukung penuh oleh AS. Di mana selama beberapa pekan terakhir, mereka terus berupaya mencegah penyelenggaraan pemilu tersebut dengan mengadakan demonstrasi, mogok kerja nasional dan menggalang opini publik untuk anti-pemilu.
Kelompok oposisi menuding Maduro berencana memanfaatkan Majelis Konstituante untuk memperkuat kekuasaannya dan menjadikannya sebagai rival Majelis Nasional yang mayoritasnya berada di tangan oposisi.
Namun Maduro menepis tudingan tersebut dan menegaskan bahwa Majelis Konstituante akan memberikan kemungkinan lebih untuk diadakannya dialog bagi pihak-pihak yang berseteru di Venezuela.
Sejak hari Kamis, pemerintah Venezuela telah melarang semua protes menjelang pemilihan Majelis Konstituante sampai Selasa depan. Meski begitu kelompok oposisi tetap turun ke jalan menantang larangan demonstrasi pada Jumat malam. Setidaknya satu orang tewas terkena luka tembak selama terjadi bentrokan dengan aparat penegak hukum.
Seperti diketahui Venezuela menghadapi krisis politik dan ekonomi yang serius menyusul gerakan protes yang menentang Presiden Nicolas Maduro selama beberapa bulan terakhir. Penurunan harga minyak dan persoalan energi telah memperburuk persoalan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Venezuela. Masalah ini juga dijadikan dalih bagi oposisi untuk menyalahkan Maduro dan kebijakan pemerintah.
Bersamaan dengan memburuknya ekonomi di Venezuela, kelompok oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat meningkatkan tekannnya terhadap pemerintahan Maduro. Mereka menuntut Maduro untuk mundur dari kekuasaan dan segera digelar pemilu.
Di tengah krisis tersebut, AS kembali mengumumkan akan meningkatkan sanksi ekonomi bila Venezuela menyelenggarakan pemilu Majelis Konstituante. Washington berusaha mencegah kelanjutan pemerintahan sayap kiri Maduro dengan mendukung penuh oposisi di Venezuela dan negara-negara yang sejalan dengan AS.
Menjelang pemilu Majelis Konstituante, berbagai organisasi dan lembaga-lembaga internasional mengubah kebijakan mereka dan menyerukan partisipasi rakyat dalam pemilu serta menghormati suara mereka.
Liz Throssell, juru bicara Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan, “Keinginan rakyat Venezuela untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pemilu Majelis Konstituate harus dihormati. Tidak boleh ada seorang pun yang terpaksa untuk memberikan suara, dan mereka yang ingin berpartisilasi dalam pemilu harus bisa memberikan suaranya dengan bebas.”
Presiden Maduro sendiri meminta oposisi untuk tidak melakukan kekerasan dan meminta mereka untuk menghormati hasil pemilu dan membiarkan mereka yang ingin memberikan suaranya. (Aya)
