Connect
To Top

Krisis Asia 1997 dan Gelombang Serangan Moneter di Indonesia

Oleh: Letnan Jenderal Tni (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

NUSANTARANEWS.CO – Pada akhir triwulan I tahun 1997 terdapat kecenderungan yang sangat kuat, bahwa secara sistematis, terus menerus dan terkoordinasi terjadi proses pembentukan ketidakpercayaan pasar terhadap surat hutang dari Indonesia terutama surat hutang yang dikeluarkan oleh bank milik pemerintah. Caranya dengan melakukan penjualan “dumping” (penjualan dengan harga diskon) dalam volume relatif kecil, namun terus menerus.

Dengan teknologi informasi yang terbuka di sektor keuangan, dibentuk sentimen negatif pasar terhadap Indonesia. Tindakan “dumping” surat berharga mulai dikombinasi dengan berita lama tentang isu kerusuhan, hak asasi manusia dan suksesi.

Gejala aktivitas politik ekonomi yang pada saat itu diakumulasi oleh serangkaian kejadian isu keamanan (antara lain isu bond) telah mulai membentuk suatu persepsi publik yang mengarah kepada pemikiran ketidakstabilan politik, ekonomi dan keamanan sekaligus. Ketidakmampuan instrumen birokrasi Indonesia dalam membaca, menganalisa serta memecahkan masalah secara komprehensif, telah menyebabkan antisipasi serangan tidak dilakukan secara proporsional.

Tidak tergambar suatu bentuk pasar dapat direkayasa dengan memanfaatkan elemen-elemen politik dan stabilitas keamanan pada suatu infrastruktur sistem informasi pembentuk opini di sektor keuangan.

Hal ini menyebabkan timbulnya permintaan US Dollar dalam negeri naik secara lambat dan pasti dan eksodus investor asing ke luar negeri. Pada gilirannya seluruh situasi ini menyebabkan keguncangan sistem perbankan nasional. Nuansa krisis di Indonesia pada saat itu terlihat sangat berat bertumpu pada kepentingan nasional Jepang.

Arah dari serangan moneter terfokus pada suatu kondisi dimana nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar tidak terkendali. Dalam kondisi normal, nilai tukar dibentuk oleh mekanisme pasar, berupa permintaan dan penawaran komoditi Rupiah terhadap US Dollar di dalam perdagangan mata uang yang dikenal dengan transaksi valas, dimana nilai akhir mata uang benar-benar merefleksikan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan.

Sasaran serangan moneter ini jelas merupakan suatu sasaran antara, terhadap serangan kepada sistem Ketahanan Nasional Indonesia. Wilayah kritis kebijakan pemerintah Orde Baru adalah perekonomian, dimana medan kritisnya adalah sistem perbankan, karena semua aktivitas perekonomian negara disirkulasikan melalui sistem ini.

Di medan kritis sistem perbankan inilah beradanya titik kritis keterbukaan rezim devisa bebas, berupa sistem nilai tukar Rupiah bebas. Di titik sistem nilai tukar ini lah faktor besarnya pinjaman luar negeri Indonesia yang akan menentukan besarnya kontribusi perekonomian bangsa untuk mampu mengembalikan pinjaman, menjadi titik sasaran yang sangat krusial untuk diserang. []

Komentar