NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Diawal tahun 2017 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton dan terang benderang membongkar kasus korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Tahun Anggaran (TA) 2011-2012. Bahkan kini berkas tersebut telah masuk ke tahap persidangan.
Dalam persidangan pun terbongkar sejumlah nama besar. Mulai dari bekas Ketua DPR RI, Marzuki Alie hingga Anggota Komisi II DPR Ri yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly. Jumlah aliran dana yang diterima pun beragam, tergantung jabatan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengaku sepakat dengan tindakan KPK yang memilih membongkar kasus ini di tahun 2017. Pasalnya, apabila kasus e-KTP yang menyeret sejumlah tokoh besar dibongkar pada 2018 akan berpengaruh besar pada unsur kriminalisasi bagi para calon-calon yang akan maju di Pilkada 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2019.
“Saya apresiasi kinerja hebat pimpinan KPK, khususnya penegakan hukum di 2017 ini. Kalau di tahun 2018 nanti, isunya politisasi dan kriminalisasi. Apalagi nama-nama ini bisa jadi cagub atau capres. Jadi saya rasa, ini momen yang tepat,” ujar Arteria dalam diskusi publik bertajuk ‘Samber Gledek e-KTP, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (11/3/2017).
Ia berharap KPK dapat menuntaskan setuntas-tuntasnya kasus tersebut sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Karena jika, tidak rampung ditahun ini juga, KPK dapat dianggap ikut campur agenda politik di tanah air.
“Semoga bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Jadi tolong disegerakan jangan maju di tahun 2018 dan 2019 dan KPK dapat dipandang ikut politik,” tuntasnya.
Reporter: Restu Fadilah
