NUSANTARANEWS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memungkiri adanya dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan terkait penanggulangan flu burung. Pihak swasta yang diduga terlibat adalah PT Prasasti Mitra milik Bambang Rudijanto Tanoesudibjo.
Karenanya Ketua KPK Agus Rahardjo tak memungkiri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bambang yang tidak lain merupakan kakak dari CEO MNC Group Hary Tanoesudibjo. Namun pemeriksaan terhadap Bambang tergantung bagaimana perkembangan yang ditemukan tim satgas KPK dalam kasus tersebut.
“(Bambang Rudijanto Tanoesudibjo) bisa saja diperiksa, jadi penyelidikan kita selalu mengikuti perkembangan informasi dan alat bukti yang ada,” tutur Agus di Jakarta, Senin, (14/11/2016).
“Mudah-mudahan kalau bertambah ya kita selidiki siapa yang bertanggungjawab,” lanjutnya.
Dalam kasus ini, lembaga antirasuah telah menetapkan lima tersangka. Kelimanya berasal dari lingkungan Kementerian Kesehatan.
Kelima orang tersebut adalah mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Ratna Dewi Umar, mantan pejabat Kemenkes Rustam Syarifuddin Pakaya, mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Soetedjo Yuwono, mantan Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Kemenkes, Mulya A Hasjim, dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah supari.
Sebagai informasi kasus Alkes yang menyeret Siti Fadilah ini digunakan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Negara tahun anggaran 2007 lalu.
Kasus dugaan korupsi Alkes tahun 2006 ini sendiri sebenarnya pernah ditangani oleh Polri. Polri pun telah menetapkan Siti sebagai tersangka. Kemudian oleh Polri dilimpahkan dan ditangani KPK. Dimana oleh KPK, Siti juga ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam dakwaan milik terdakwa Ratna Dewi Umar disebutkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan flu burung tahun 2006, Siti Fadilah Supari selaku Menkes disebut mengarahkan agar pengadaan alat kesehatan tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Siti pun menunjuk perusahaan PT Prasasti Mitra sebagai pelaksana. Perusahaan tersebut milik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo.
Lalu dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya, Siti disebut mendapat jatah dari hasil penunjukan langsung itu.
Fee tersebut berupa sejumlah cek perjalanan Bank Mandiri senilai total Rp 1,27 miliar. Dimana sejumlah cek yang diterima Siti itu merupakan bagian dari 212 lembar cek senilai Rp 4,97 miliar yang diterima Rustam dari PT Graha Ismaya sebagai imbalan atas jasanya menguntungkan perusahaan tersebut dalam proyek Alkes 1. Adapun cek perjalanan Bank Mandiri yang diterima Siti, sebagiannya diduga untuk investasi kelapa sawit melalui Rosdiah.
Akibat perbuatannya dia disangkakan melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Restu/Nusantaranews)
