NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi VI DPR RI, Nur Hasan Zaidi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Maluku Utara (Malut) belum maksimal memberi kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Menurut Hasan, hal tersebut dikarenakan koordinasi dan sinergi yang masih lemah. Padahal, lanjutnya, kekayaan alam dan pariwisata di Malut sangat potensial.
“Kata kuncinya sinergi dan koordinasi antara BUMN, Pemda (Pemerintah Daerah), dan kementerian terkait belum berjalan. Mestinya antara pelayanan dan bisnis bisa berjalan beriringan, sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa membaik. Sinergi dan koordinasi masih jadi barang mahal,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Hasan mengatakan, BUMN harus memperhatikan investasi jangka panjang di Malut. Pasalnya, investasi yang panjang tentu akan membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat. “Kementerian BUMN harus mengarahkan investasi jangka panjang. Apalagi, di Malut ada sepenggal surga yaitu kekayaan alam dan pariwisata,” ujarnya.
Di sisi lain, Hasan juga menyoroti soal kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Malut. Menurunya, bila SDM-nya mumpuni, maka pengelolaan BUMN dan pemerintahan juga akan semakin baik. Untuk itu, program CSR BUMN bisa diarahkan untuk pemberdayaan SDM di Malut.
Nur Hasan pun mengingatkan tentang faktor historis Malut yang sangat panjang. Ia menjelaskan, sebelum Indonesia merdeka, sudah berdiri empat kesultanan di Malut, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, empat kesultanan ini menyatakan kesetiaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bahkan, kesultanan di Malut telah memberi sumbangsih terbaiknya bagi Indonesia. Namun, ketika Malut telah ditetapkan sebagai provinsi baru sejak 1999, pemerintah pusat kerap memberi harapan kesejahteraan dan kemajuan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dan rakyatnya. “Ternyata, harapan itu tak banyak direalisasikan, terutama oleh Pemerintahan Jokowi saat ini,” kata Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (deni/red-01)
