Konsep Pembangunan Berkeadilan ala Sjafrie

0
Suasana Rapat Banggar DPRD DKI Dengan TAPD DKI Bahas RAPBD-P DKI 2016, Selasa (30/8/2016)/Foto nusantaranews
Suasana Rapat Banggar DPRD DKI Dengan TAPD DKI Bahas RAPBD-P DKI 2016, Selasa (30/8/2016)/Foto nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Serapan anggaran APBD DKI 2016 menjadi sorotan berbagai pihak, sampai akhir Agustus 2016 daya serapnya baru 38%.  Dirjen Keungan Daerah Kemendagri Reydomizar Moenik mengungkapkan rendahnya daya serap anggaran DKI Jakarta.

Parahnya, tambah Donny, serapan ini masih sebatas belanja pegawai namun minim untuk belanja jasa dan infrastruktur. “Sayangnya, penyerapan terbesar di DKI ada di belanja pegawai,” tuturnya.

Menurut Donny, pertumbuhan ekonomi bisa ditopang dari belanja modal, misalnya lewat penciptaan lapangan kerja. “Seharusnya kami harap belanja jasa dan modal lebih besar dibanding pegawai,” ucapnya yang kini merangkap sebagai penjabat Gubernur Sumatera Barat.

Menyikapi hal itu Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Sjafrie Sjamsoeddin lebih melihat dampaknya yang berimbas pada pembangunan infrastruktur. Disamping itu, lanjutnya, upaya peningkatan kesejahteraan warga golongan menengah bawah pun terbilang mandek. Karena itu, penyerapan APBD yang tinggi merupakan salah satu barometer bahwa pemimpin di DKI tersebut memang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyatnya.

“Kalau kita ingin mewujudkan rakyat yang sejahtera dalam hal mereka mendapatkan hidup yang aman, damai, adil, sejahtera dan diposisikan sejajar dengan siapapun di negeri ini, ya kita harus berpihak pada wong cilik, dengan menempatkan mereka dalam prioritas pembangunan,” kata Jenderal Purnawirawan bintang tiga yang dikenal tegas dan santun, di Jakarta baru-baru ini.

Sjafrie juga mengimbau masyarakat Jakarta dan penguasa di Pemprov DKI Jakarta supaya mencontoh teladan dari para pendiri founding father bangsa. Dimana mereka senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi.

“Para pendiri bangsa lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok ataupun golongan. Dengan begitu asas pembangunan berkeadilan akan terwujud,” ujar mantan Wakil Menteri Pertahanan ini. (Sel/Red-02)

Komentar