NUSANTARANEWS.CO – “Bongkar” adalah kata paling tepat untuk menerawang pikiran terinti Presiden RI Joko Widodo terkait formasi kabinet yang dibentuknya sendiri. Ibarat bangunan, Jokowi sebagai arsitek lemah dalam memperhitungkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Fondasi, tiang, dinding, atap, dan segala campuran bangunannya belum sepenuhnya matang dipikirkan, mungkin juga tanpa penhayatan sama sekali. Padahal bangunan tersebut diadakan demi menampung masa depan bangsa.
Apalah daya, arsitek bebas menentukan dengan hak prerogatifnya sebagaimana seorang presiden. Tiang, dinding, atap dan bahkan seluruh bangunan nasibnya ada ditangan sang arsitek. Pertanyaannya, bangunan itu untuk siapa? Jika untuk seluruh rakyat Indonesia, apa untungnya merombak rumah jika yang menghuni masih merasa nyaman, apalagi rumah itu usianya baru belasan tahun, alias belum genap berusia dua bulan.
Barangkali, Jokowi ingin berperan menjadi Tuhan (-Tuhanan) dengan menjadi penentu nasib seluruh rakyat di tanah air yang dipimpinnya. Adapun caranya, membongkar rumah baru menjadi lebih baru lagi dalam senyap, diam-diam tanpa ada sedikitpun bisikan dari rakyat, ingin memperbaharui rumah. Demikian sudah faktanya, rumah sudah kembali direnovasi lagi. Sukses Jokowi menjalankan hak prerogatifnya dengan cukup sempurna.
Namanya diam-diam (hanya merahasiakan dari rakyat), Jokowi akhirnya diberi banyak julukan oleh berbagai kalangan. Padahal julukan sebagai presiden, sudah julukan paling tinggi dalam sebuah negara. Tapi bukan manusia namanya, termasuk ‘manusia Jokowi’ jika tidak ingin mendapat banyak julukan. Beberapa menit setelah Jokowi mengumumkan nama-nama menteri yang digeser/di-reshuffle, melesat pulalah beragam julukan terhadap dirinya.
Perihal julukan tersebut bergentayangan di media-media tanah air, ada yang bilang Jokowi berwajah pemimpin Orba, berwajah neolib, pemimpin tidak konsisten, asal bongkar kabinet, bagi-bagi jabatan, dan masih banyak lagi sesuai dari sudat pandang mana melihat perombakan kabinet kerja jilid II tersebut. Kendati pada prinsipnya, Jokowi memiliki tujuan menggunakan hak prorogatifnya yaitu demi cepatnya pergerakan penyelesaian berbagai program pemerintah. Semoga demikian faktanya dalam perjalanannya ke depan!
Benar, ada itikad baik dari presiden, sesuai pemaparannya di Istana dalam prosesi pengumuman nama-nama menteri baru itu, Jokowi menekankan bahwa pasca dilantik para menteri baru akan langsung bekerja. Adapun tugas pertama yang diberikan pada para menterti baru adalah tugas mengikuti sidang paripurna kabinet pada Rabu (27/7) lalu.
Reshuffle jilid II menjadi sangat dramatis bagi bangsa Indonesia, karena aktor-aktor yang menaiki panggung sebagian besar adalah aktor lama yang sudah banyak berakting di panggung pemerintahan sebelumnya, bahkan di panggung Orde Baru. Aktor-aktor yang dinilai penuh kontroversi diantaranya adalah mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani yang kembali berperang sebagai Menteri Keuangan lagi sebagai pengganti Bambang Brojonegoro. Kemudian tak kalah mengejutkan hadirnya Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto yang menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu kini menempati posisi yang sama. Spektakuler!
Pertunjukan teater berjudul “Wajah baru kabinet pemerintahan Jokowi” pun akhirnya menuai banyak harapan. Seperti yang dilontarkan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya yang menilai Anies Baswedan saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kinerja baik. Penilaian tersebut lahir sebab pihaknya Komisi X bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Pada rapat-rapat kerja dengan Mendikbud, saya melihat program kerjanya dan progres kerjanya,” katanya di Jakarta, Jumat (29/7).
Namun, papar Riefky, walaupun Anies Baswedan memiliki komitmen memajukan pendidikan, terutama di daerah terdalam, terpendil, dan terluar, akan tidak ada artinya jika Presiden menggunakan hak prerogatif untuk mengganti Anies. Padahal, lanjut Riefky, Anies sudah melakukan upaya besar untuk menjawab persoalan krusial terkait pendidikan di Indonesia yaitu minimnya pelayanan pendidikan di daerah terdalam, terpencil, dan terluar, baik sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah maupun tenaga pengajarnya. “Persoalan ini menjadi salah satu sorotan Mendikbud untuk diperbaiki guna mengejar ketertinggalan pelayanan pendidikan,” katanya.
Politikus Partai Demokrat itu berharap Mendikbud pengganti Anies Baswedan yaitu mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Muhadjir Effendy dapat terus bekerja memperbaiki persoalan-persoalan di wilayah kerja Kemendikbud. Apabila harapan besar Riefky ini bisa menjadi kenyataan, berati pertunjukan teater pasca reshuffle jilid II, kisahnya berangkat dari cita-cita besar seorang presiden yang memiliki jiwa kenegarawanan tinggi. (Sulaiman)
