Anggota Komisi VIII Endang Srikarti Handayani

NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani, mengungkapkan bahwa rencana Komisi XI yang juga akan membentuk Panitia Kerja Penyertaan Modal Negara (Panja PMN) kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru akan membuat tumpang tindih tugas dan wewenang Panja yang sudah dibuat oleh Komisi VI.

“Panja PMN Komisi VI kan tinggal finalisasinya, kalau itu dibuat lagi dan keputusan PMN maka akan tumpang tindih sehingga tidak ada lagi soal kepercayaan. Beda kepala saja bisa berbeda pendapat, apalagi berbeda komisi dengan dibuatnya panja-panja baru,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Menurut Politisi Partai Golkar itu, jika memang Komisi XI juga ingin membentuk Panja tersebut, maka langkah baiknya menunggu Panja Komisi VI selesai terlebih dulu.

“Kalau sama-sama buat kebaikan tidak masalah, tetapi kalau panja PMN ditujukan untuk perbandingan, kan ada 10 fraksi dan bisa menyebabkan perjalanan yang tidak baik dan akan membuat tumpang tindih dan seperti ada membuat tandingan, seharusnya selesaikan dulu di komisi VI, kalau memang tidak selesai, baru dibuat panja baru,” ujar Endang.

Pasalnya, Endang menambahkan, jika terlalu banyak Panja yang dibuat, justru akan menghambat kinerja dari BUMN yang mendapatkan PMN tersebut. “Dan tentunya rencana ini akan menghambat BUMN-BUMN ini,” katanya.

Sekadar informasi, dalam rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada hari Kamis (25/8/2016) yang lalu, Komisi XI DPR RI juga mewacanakan membentuj Panja PMN kinerja keuangan BUMN. (deni)

Komentar