NUSANTARANEWS.CO – Kasus vaksin palsu yang tersebar di sejumlah rumah sakit di Indonesia terus mendapatkan sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, pemerintah terkesan setengah-setengah dalam memastikan tempat jangkauan penyebaran vaksin abal-abal yang diperuntukkan bagi para balita tersebut.
Anggota komisi IX DPRRI fraksi PAN mendesak supaya Polri lebih cepat mengungkap berbagai propinsi yang didapati adanya vaksin palsu. Menurutnya, masih ada beberapa propinsi terjangkau vaksin palsu yang masih dirahasiakan.
“Kita sedang mendorong pihak kepolisian untuk mengungkap data-data lain jika memang ada. Kalaupun tidak ada, ya kita minta disampaikan kepada publik,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/8/2016).
Saleh menegaskan bahwa dari informasi yang berkembang terdapat sembilan propinsi yang menjadi tempat pendistribusian vaksin palsu di Indonesia. Hanya saja, kata dia, yang baru diinformasikan ke publik cuma tiga propinsi.
Kemarin khan ada sembilan. Sedangkan yang dikonfirmasi baru tiga. Diantaranya, Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Nah yang enam khan belum,”
Lebih lanjut, Saleh berharap pemerintah supaya menggenjot peran Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) dalam mengantisipasi peredaran bahan konsumsi medis berbahaya. Sehingga, persoalan semacam vaksin palsu tidak terulang lagi dikemudian hari.
“Kita juga minta BPOM ini diperkuat. Meskipun tidak masuk struktural pemerintahan, tapi kita harap BPOM ini memiliki keleluasaan dan kewenangan yang lebih agar dapat cepat menangani kasus-kasus seperti ini,” terangnya. (hatiem/red-01)
