Connect
To Top

Kinerja Jokowi-JK Menurun, Heri Gunawan: Jangan Harap Ekonomi Berkeadilan Terwujud

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Beberapa waktu lalu, beberapa lembaga survei menyebut kepuasan rakyat atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) meningkat. Akan tetapi, sayangnya fakta di lapangan tidak seperti hasil survei tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan dalam menanggapi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjalan 2 tahun ini. Menurutnya, hasil survei tersebut jomplang adanya, atau jika peribahasa mengatakan ‘Jauh panggang dari api’.

“Secara umum, perekonomian Indonesia sejak kepemimpinan Jokowi terus mengalami stagnasi yang serius, bahkan menurun. Indikatornya tahun 2014 ekonomi tumbuh 5,02%, tapi di 2015 turun menjadi 4,8% saja,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (19/10).

Selain itu, lanjut Heri, nilai ekspor Indonesia juga ikut menurun. Data per Oktober 2015 menyatakan bahwa nilai ekspor masih mencapai Rp200 triliun, tapi Per Mei 2016 nilai ekspor tinggal Rp160 triliun. Artinya telah terjadi penurunan sebesar Rp40 triliun.

Di samping itu, Heri menyebutkan, utang Pemerintah Pusat meningkat, yang pada Oktober 2014 hanya Rp2.600 triliun kini menjadi Rp3.320 triliun Per Mei 2016. Beban utang inilah yang terus menggerus cadangan devisa nasional yang hanya tersisa US$103,56 miliar.

“Ini bisa dikualifikasikan sebagai posisi kritis di tengah nilai ekspor yang menurun dan tuntutan pembayaran utang ditambah bunga utang yang membengkak. Keadaan itu juga terus memberi kontraksi pada nilai tukar yang masih bertengger di kisaran Rp13.000,” ujarnya.

Beikutnya adalah struktur penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang makin menurun. Padahal, menurut Heri, lebih dari 80% penerimaan APBN bergantung pada pajak. “Kita memang tertolong dengan adanya hasil Tax Amnesty. Namun, itu juga belum maksimal. Sebab selain repatriasi dana dari luar negeri belum memenuhi target, juga dampaknya pada ekonomi riil belum terukur,” kata Politisi dari Partai Gerindra itu.

Stagnasi dan kemandegan ekonomi tersebut telah memberi dampak pada peningkatan tingkat pengangguran hingga 6,81%, kemiskinan absolut yang sudah mencapai 28,3 juta jiwa, dan Inflasi yang meningkat sebesar 5,73%.

“Semua tidak berhenti di situ. Nilai tukar petani juga menurun dari angka 102,87 tahun 2014 menjadi 101,64 tahun 2016. Ini berarti bahwa kualitas kehidupan dan kesejahteraan petani juga belum terjamin secara maksimal,” ujar Heri.

Atas dasar itu semua, Heri menyimpulkan bahwa selama ini kepuasaan masyarakat yang sering disebut-sebut itu hanya bagian dari citra dan pencitraaan. Tapi, kalau turun ke lapangan, berbagai masalah masih muncul. Semuanya bersumber dari mundurnya ekonomi-keuangan yang cukup serius.

Apalagi baru-baru ini Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) telah melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah, sehingga menjadikan batalnya beberapa program pembangunan di daerah-daerah. Hal ini mengartikan bahwa ke depan ekonomi nasional akan terus tertekan.

“Sebab itu, saya meminta pemerintahan sekarang ini untuk kembali ke jalan yang benar yang sesuai cita-cita kemerdekaan dan konstitusi kita. Pemerintahan sekarang yang ditugasi mengurus perekonomian nasional untuk kesejahteraan nasional yang berkeadilan mestinya mampu menghadirkan sistem ekonomi keuangan yang sehat dan kredibel. Tanpa itu, jangan berharap banyak sejahtera yang berkeadilan itu bisa diwujudkan,” ungkapnya lagi. (Deni)

Komentar