Berita Utama

Kilas Mingguan: Ganggu Program Pembangunan Infrastruktur Jokowi, Kemenkeu Tendang JP Morgan

Jp Morgan Chase. Foto Ilustrasi/Ist
Jp Morgan Chase. Foto Ilustrasi/Ist

NUSANTARANEWS.CO – Kondisi keuangan dan perekonomian Indonesia sedang berada dalam kondisi gawat. Hal ini menyusul hasil riset JP Morgan Chase Bank yang dinilai tidak kredibel dan merugikan keuangan dan perekonomian Indonesia.

Seperti diwartakan, hasil riset JPM tentang ekuitas di global emerging market Nopember 2016 yang sekaligus menurunkan Indonesia dua peringkat dari overweight ke underweight. Hal ini membuat pemerintah cemas Surat Utang Indonesia tidak menarik bagi investor. Dan selain itu juga, peringkat underweight berarti Indonesia harus menaikkan suku bunganya agar Surat Utangnya bisa laku dijual. APBN akan semakin terbebani, sementara pemerintah di tahun 2017 sangat bergantung pada dana utang guna memudahkan proyek pendanaan infrastruktur, serta APBN tahun ini.

Alhasil, riset JP Morgan berjudul Trump Forces Tactical Changes sukses membuat Menkeu Sri Mulyani meradang. Kemenkeu pun memutus dan membatalkan kerjasamanya yang meliputi pencabutan JPM sebagai penjual utama Surat Utang Negara, sebagai peserta lelang Surat Berharga Syariah Negara, sebagai penjamin penerbitan obligasi global RI, dan pencabutan sebagai bank persepsi (penerimaan) uang tebusan pengampunan pajak.

Lantas bagaimana komentar para ekonom Indonesia terkait sikap Kemenkeu atas kasus ini?

Secara umum, langkah Kemenkeu menuai dukungan. DPR misalnya, hasil riset JP Morgan dinilai harus menjadi peringatan dini (early warning) dalam mengantisipasi gejolak pasar keuangan di tahun 2017. Hasil riset yang dibuat oleh JP Morgan merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para investor mengenai kondisi pasar keuangan di Indonesia pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

“Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka kepada publik atas hasil riset dan penilaian yang dilakukan JP Morgan, untuk menghindari terjadinya disinformasi publik atas keputusan pemerintah tersebut,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan Jakarta, Rabu (4/01/17).

“Kita sudah ingatkan Pemerintah untuk belajar tentang risiko keuangan dan guncangannya dari yang kejadian yang mirip di masa lalu. Sebaiknya Pemerintah punya cara dan jalan berpikir yang lebih nasionalis,” ujar anggota komisi XI DPR RI Heri Gunawan kepada nusantaranews, Jakarta, Sabtu (7/1/17).

Lebih lanjut, dukungan atas langkah Kemenkeu datang dari Ketum HIPMI, Bahlil Lahadalia. “Dia (JP Morgan) ini berbahaya. Dia mau ciptakan opini negatif di luar tentang Indonesia agar stabilitas keuangan kita terganggu, ujung-ujungnya dia dan kawan-kawan mau ambil untung dan menggoyang perekonomian nasional. Dia juga tidak menjelaskan secara jelas alasan penurunan Indonesia itu,” kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (3/1/2017).

Selain itu, Bahlil juga menyesali keterlambatan transfer dana daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2016. Akibatnya, pembangunan infrastrukur di sejumlah daerah terancam gagal atau tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

“Kita sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik. Kita minta Ibu Menkeu turun tangan selesaikan bottleneck-nya di mana. Pemda sudah banyak berhutang ke pengusaha daerah. Kalau kelamaan bisa mengganggu perekonomian lokal. Jangan sampai pengusaha daerah ini nanti dianggap wanprestasi oleh bank dan suplaier-nya. Bisa diblacklist nanti dia. Side demand ini harus kita jaga dengan instrumen yang memang kita bisa kendalikan. Kalau ekonomi global ya di luar kendali pemerintah. Kalau ini (realisasi anggaran) lepas ya bisa betul juga apa yang JP Morgan bilang bahwa ekonomi kita rapuh, grade-nya diturunkan lagi nanti,” papar dia panjang lebar.

Sementara itu, pengamat ekonomi politik AEPI, Salamuddin Daeng mengingatkan agar pemerintah meminta klarifikasi kepada JP Morgan terkait hasil risetnya tersebut. Salamuddin meminta pemerintah lebih baik mengurusi JP Morgan ini secara serius, meminta klarifikasi jangan-jangan perusahaan ini menggunakan informasi hoax, atau menyebarkan informasi hoax, untuk menjelek-jelekkan Jokowi dan pemerintahannya di hadapan publik internasional.

“Opini buruk JP Morgan terhadap ekonomi Indonesia merupakan perbuatan yang sangat membahayakan kelangsungan pemerintahan Jokowi dan membahayakan keselamatan negara dan bangsa. Jika perusahaan-perusahaan asing yang selama ini dibayar oleh pemerintah dibiarkan sesuka hatinya menyampaikan opini buruk kepada pemerintah Indonesia,  maka ini akan menjadi preseden buruk, merusak seluruh upaya pemerintah dalam membangun stabilitas ekonomi, keuangan dan politik nasional. Opini buruk JP Morgan merupakan tamparan keras kepada pemerintahan Jokowi serta merupakan ancaman langsung pada kelangsungan pemerintahan ini pada tahun 2017 mendatang. Bisa dibayangkan kalau kas pemerintah kering apa yang akan terjadi? Apa yang dilakukan JP Morgan ini kategorinya adalah setara makar dan pelakunya oleh lembaga bayaran kepada pihak yang membayarnya yakni pemerintah Indonesia. Tujuannya bisa beragam, membuat pemerintah ambruk dan bahkan negara ambruk,” terang Salamuddin, Jumat (6/1/2017). (Sego/ER)

Komentar

To Top