NUSANTARANEWS.CO – Tampaknya aksi super damai 212 di Monas tempo hari cukup membuat penguasa sedikit ‘gelisah’.
Pasalnya, belum genap sehari aksi 212 oleh umat muslim berlangsung, kabar mengejutkan mencuat ke publik. Dimana tersebar intruksi berupa surat perintah (surat imbauan) kepada para pegawai negeri dan seluruh jajarannya untuk mengikuti aksi 4 Desember 2016 (412).
Beredarnya surat imbauan ke sejumlah kementerian kepada pegawainya ini jelas menjadi tanda tanya besar. Tak hanya khalayak umum saja yang dibuat bertanya-tanya, melainkan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono.
Dalam keterangan persnya, Ferry mengaku agak sedikit janggal dengan jalan pikiran penguasa hari ini. Baginya aksi 412 dengan mengintruksikan PNS turun aksi adalah hal yang sangat aneh. Bahkan dirinya menilai itu hanya akan menumpuk masalah baru bagi pemerintah sendiri.
”Sudahlah, batalkan aja (Aksi 412). Dari pada PNS nanti ketahuan, nanti malah jadi masalah yang baru,” sindir Ferry disela-sela mengisi acara diskusi di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).
Surat himbauan dari sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang meminta pegawainya terlibat dalam aksi 412 bertajuk Kita Indonesia ini dianggapnya sebagai tindakan yang terlalu memaksa.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahit juga ikut angkat bicara soal rencana Aksi 412. Baginya, setiap kelompok masyarakat sah-sah saja untuk menyatakan pendapat melalui aksi unjuk rasa.
Namun, lanjut Sodik, jika lembaga negara sudah mengeluarkan imbauan dan perintah wajib bagi pegawainya, maka ini tak ubahnya sama dengan rezim Orde Baru.
“Cara-cara seperti ini persis seperti zaman orde baru ketika birokrasi terlibat politik,” ungkap Sodik, Sabtu (3/12/2016) di Jakarta. (Adhon/Red)
