NUSANTARANEWS.CO, Jakarta– Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid, menekankan perlunya pemahaman utuh tentang Dana Desa. Menurutnya, dana desa adalah rekognisi negara kepada desa.
“Paradigma kita harus kita sama, bahwa filosofi Dana Desa adalah rekognisi negara kepada desa. Negara menempatkan desa pada posisi yang mulia sebagai halaman depan Indonesia. Karena itu kita harus membangun dan memperkuat desa,” kata Taufik dalam diskusi publik bertajuk “Dana Desa: APBN Pro Rakyat atau Pro Elite?”, di Demang Café, Jakarta, Kamis (3/8).
Diskusi publik yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) ini berupaya mengedukasi publik agar mendapatkan informasi yang utuh dan komprehensif mengenai dana desa.
Menurut Taufik, Dana Desa tidak bisa dilihat secara sepenggal. Harus dilihat utuh mulai dari penyaluran, pemanfaatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya.
“Kemendes berkomitmen untuk konsisten mengawal Dana Desa agar pemanfaatannya benar-benar untuk desa, bukan untuk yang lain. Kalau ada masalah akan terus kita benahi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mendorong pengawasan terhadap Dana Desa terus dilakukan agar pemanfaatannya makin baik di lapangan. Ia juga menyarankan agar Dana Desa juga dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia.
Sedangkan Direktur Pemberitaan Harian Bisnis Indonesia Arif Budisusilo mengatakan, dari sisi kebijakan sejatinya program Dana Desa merupakan kebijakan yang baik.
“Tapi pro rakyat atau tidaknya hal itu tergantung pada implementasinya,” kata dia.
Ia melihat selama ini keberhasilan program Dana Desa tertutupi oleh berbagai peristiwa kecil yang digeneralisir sehingga membuat informasi menjadi blur.
Pewarta: Ucok Al Ayubbi
Editor: Eriec Dieda
