NUSANTARANEWS.CO – Peneliti senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Sukamdi mengatakan agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainalbe Development Goal/SDGs) yang diterapkan oleh pemerintah sebaiknya tidak hanya terpaku pada bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan, melainkan juga strategi untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan. Menurutnya, tantangan SDGs yang dihadapi akan jauh lebih berat jika dibandingkan dengan MDGs.
“Kita memiliki tantangan yang lebih berat di sini. Bukan hanya secara substansi tentang penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, melainkan juga dari sisi teknisnya. Indikator SDGs yang ditetapkan baik global maupun nasional jauh lebih banyak dibandingkan MDGs,” ujar Sukamdi seperti dikutip laman PSKK UGM, Kamis (22/12/2016).
Ia menjelaskan, secara global, PBB menetapkan adanya 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator di dalam SDGs. Ini jauh lebih banyak dan kompleks dibandingkan dengan 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator MDGs. Terlebih lagi, kata dia, Indonesia menyusun indikator nasional yang jauh lebih banyak daripada yang telah ditetapkan oleh PBB, yakni 323 calon indikator SDGs.
Seperti diketahui, mengakhiri kemiskinan (end poverty in all its forms everywhere) adalah poin pertama dalam tujuan SDGs 2030. Dijelaskan, meski ekonomi tumbuh secara signifikan dalam dua dekade terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan terberat, yakni kemiskinan dan ketimpangan. Melansir data BPS, sedikitnya masih ada 28,1 juta orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, di beberapa provinsi di kawasan Indonesia timur angka kemiskinannya melampaui rata-rata angka kemiskinan nasional.
Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada pertumbuhan kelas menengah yang pada tahun 2020 mendatang diperkirakan mencapai 135 juta orang.
Sementara itu, Sukamdi menjelaskan kita tidak bisa menilai bahwa kebijakan kependudukan bisa secara langsung menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan kependudukan berada pada posisi untuk menciptakan kondisi di mana kebijakan penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan lebih baik. Jika kemiskinan dimaknai sebagai akibat dari over population, maka pengendalian jumlah penduduk menjadi penting guna memudahkan upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perubahan struktur penduduk karena upaya pengendalian ikut menciptakan windows of opportunity atau bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi serta angka beban ketergantungan yang rendah, papar dia, menjadi peluang kemajuan bangsa. (Sego/Er)
