Ekonomi

Karena Dua Hal ini, Tawaran Menlu Prancis Ditolak

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki dua syarat utama agar nuklir bisa dikonversi menjadi listrik di Indonesia.

Pertama, kata Rida, energi nuklir harus didukung oleh masyarakat. Di mana masyarakat harus paham sisi positif maupun negatif dari pengembangan energi nuklir, dan bisa menerimanya. Kedua, pemerintah harus punya kemauan yang kuat untuk mengembangkan nuklir sebagai sumber energi. Keinginan tersebut tentunya harus mendapat dukungan dari masyarakat.

“Pertama, resistensi masyarakat. Kedua political will. Political will kan tergantung syarat yang pertama itu. Kalau masyarakatnya menolak, percuma juga. Jadi lihat dulu tingkat penerimaan masyarakat,” terang Rida di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Menurut Rida, dua syarat itu tengah berupaya dipenuhi oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). “Paling tidak Pak Menteri berupaya untuk comply terhadap kebijakan. Ada 2 persyaratan di mana kita dibolehkan membangun PLTN, belum terpenuhi. Selama ini masih berupaya dipenuhi oleh Batan,” paparnya.

Baca Juga:  Bangun Tol Kediri-Tulungagung, Inilah Cara Pemerintah Sokong Ekonomi Jawa Timur

Baca: Indonesia Enggan Terima Tawaran Investasi Energi Nuklir dari Prancis

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menolak tawaran kerja sama di bidang pengembangan energi nuklir dari Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault. Menurut dia pengembangan energi nuklir di Indonesia masih menunggu momentum yang pas dan dipastikan belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami fokus mengembangkan energi terbarukan, tapi untuk saat ini tidak termasuk energi nuklir. Saya tahu Perancis memiliki teknologi yang andal di PLTN. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat buat Indonesia,” kata Jonan. (rsk)

Editor: Sulaiman

Related Posts

1 of 32