Lintas NusaPolitik

Kapolda Papua Disebut Tak Netral dalam Pilkada, Koalisi Masyarakat Papua: Tuduhan yang Tak Berdasarkan Fakta

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Penggagas Koalisi Masyarakat Papua Pemantau Pilkada, Yan Mandenas, mengungkapkan bahwa pernyataan dari Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sebuah wawancara di televisi swasta yang menyebut Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 kemarin tidaklah memiliki dasar.

“Saya pikir berita (pernyataan) itu tidak memiliki makna pertanggungjawaban yang jelas, sehingga perlu ditindak apabila tidak berdasarkan fakta agar tidak ada pemberitaan yang tidak benar terkait pelaksanaan pilkada di Papua,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Bahkan, menurut Yan Mandenas, Kapolda Papua justru sudah cukup tegas dalam mengawal proses pilkada di kabupaten-kabupaten Papua.

Namun memang, Yan mengakui, masih saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang berujung pada pemecatan dua Kapolres, yakni Kapolres Tolikara dicopot karena terlibat membantu petahana yang diusung oleh Partai Demokrat. Lalu Kapolres kabupaten Lani Jaya juga harus dicopot karena terlibat mendukung calon tertentu.

Baca Juga:  Abu Hasan Siap Maju sebagai Calon Bupati Sumenep: Perjuangan dan Pengabdian untuk Kemajuan Daerah

“Proses pilkada serentak di Papua tidak melibatkan institusi Polri, (kalau) oknum iya. Untuk itu, kami meminta agar pemerintah dan penyelenggara pemilu pusat lebih memperhatikan pelaksanaan pilkada di Papua,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Yan, di Papua sudah memanas isu pencalonan Pilkada Gubernur Papua pada tahun 2018 mendatang. Bahkan, Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw yang merupakan putera asli Papua digadang-gadang oleh masyarakat Papua sebagai calon gubernur potensial.

Hal itulah menurut Yan, yang diduga menimbulkan kecemburuan bagi Gubernur Papua Lukas Enembe, bahkan sampai membuat pernyataan di televisi bahwa kepolisian di Papua tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 kemarin. “Tentu hal ini berpotensi besar menimbulkan konflik baru di Papua,” katanya menambahkan. (DM)

Related Posts