NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kandidat Ketua Kopri PB PMII Liazul Kholifah menilai langkah pemerintah membubarkan HTI dianggap tepat. Sekalipun demikian, lanjut dia pemerintah harus melakukannya dengan proses hukum yang baik.
Menurut dia, HTI terbukti telah mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mencoba mengganti Pancasila dengan Khilafah. “Ketika saya menjadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, banyak ajakan kajian tentang Khilafah, bahkan pada saat saya jadi ketua Kopri PMII PC Ciputat mendapat undangan resmi untuk melakukan diskusi antara Kopri dan HTI,” ujarnya, dalam siaran resmi yang diterima redaksi, Selasa (16/5/2017) di Jakarta.
Hal tersebut sangat membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia, karena pemikiran (radikal) tidak hanya dipahami oleh kelompok HTI tetapi HTI menularkan kepada masyarakat luas dengan tujuan menjadi kekuatan masal.
“Sebagai organisasi mahasiswa Islam (PMII) menjadi tugas penting untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sejarah kemerdekaan, peran Islam dalam kemerdekaan sampai pada konsep negara bangsa bukan negara Islam atau lainnya,” sambung Liazul.
Sebelumnya, Menkopulhukam mengumumkam bahwa pemerintah akan membubarkan HTI dengan alasan HTI dianggap tidak mengambil peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Selain itu, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas.
Pewarta/Editor: Romandhon
