Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro,. Foto Andika/Nusantaranews
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro,. Foto Andika/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Palangkaraya – Pemerintah RI sedang merencanakan lima proyek prioritas nasional di Kalimantan Tengah.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kelima proyek tersebut adalah Pembangunan Bandar Udara Muara Teweh; Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan; Peningkatan Struktur Jalan Akses Menuju Pelabuhan Bahaur-Pulang Pisau; Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan; dan Pembangunan Jalan Akses Bandara Muara Teweh.

“Pemerintah mengusung tema besar ‘Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan’ dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018,” tutur Bambang melalui pernyataan tertulis, Jumat (7/4/2017).

Dalam RKP 2018, kata dia, telah disepakati 10 sektor proyek prioritas nasional: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan.

“Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 memperkuat prinsip Money Follows Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratis, dan Spasial, dengan penekanan meliputi: Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lemabaga dan Pusat-Daerah,” urainya.

Kedua, lanjut Bambang, penguatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan  hingga “satuan 3” untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.

Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan.

Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Dengan demikian, diharapkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dicapai,” ujar Bambang. (rsk/rep)

Editor: Achmad Sulaiman

Komentar

SHARE