Politik

Kader KMNU Tanggapi Anggota DPR Soal Blokir Situs Fitnah

Hoax/Ilustrasi: Nusantaranews
Hoax/Ilustrasi: Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Apa yang ditanam itu yang dipanen. Hal tersebut berlaku pula dalam komunikasi massa. Demikian kata kader Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Universitas Lampung (Unila), Arin Fatmawati.

“Publik yang terus menerus mendapat informasi secara berulang, maka yang terjadi adalah timbulnya persepsi terhadap isi pesan tersebut. Persepsi yang timbul bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung dari isi pesan disampaikan,” ujar Arin di Bandar Lampung, Sabtu (7/1/2017).

Penyebaran hoax yang bertubi-tubi oleh sejumlah situs yang belakangan diblokir pemerintah, kata mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Unila itu, bisa membuat khalayak yang membacanya terpengaruh dengan informasi tersebut.

“Oleh karena itu perlu tindakan klarifikasi untuk menanggulangi dan mencegah timbulnya persepsi yang bersifat negatif akibat produksi dan penyebaran hoax. Saya tidak sependapat kalau pemblokiran situs dengan konten negatif disarankan sebagai upaya terakhir. Karena, pembiaran situs dengan konten negatif sama saja membebaskan masyarakat mengonsumsi hal-hal yang negatif,” paparnya.

Berbanding terbalik dengan sejumlah kalangan dan anggota DPR RI yang kurang sejalan terhadap pemblokiran situs berkonten radikal dan negatif oleh pemerintah, Arin justru menyambut baik upaya itu.

“Pemblokiran oleh pemerintah atas situs-situs yang terindikasi sebagai cikal-bakal pemecah belah bangsa, terutama situs yang mengangkat isu suku, agama, ras dan golongan sangat layak,” kata dia lagi.

Tidak cuma itu, lanjut Arin, pengguna media sosial yang menyebar berita hoax juga perlu ditindak tegas, mengingat media sosial sangat mudah untuk diakses banyak orang.

“Dan mungkin sebagian orang yang tidak paham kebenarannya akan cenderung langsung membagikan (share) berita tersebut. Dampaknya jelas, repetisi pesan negatif akan menghasilkan persepsi negatif,” tuturnya.

Arin yang bergiat di bidang informasi dan komunikasi KMNU Unila itu menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah sejalan dengan al-amru bil ma’ruf wan nahyu ‘anil munkar, menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat.

“Aneh kalau ada politisi Islam yang mempersoalkan pemblokiran situs dengan konten negatif yang jauh dari Islam rahmatan lil al’amin,” demikian Arin Fatmawati.

Seperti diketahui, anggota Komisi I DPR Sukamta sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Kamis (5/1/2016), menilai, pemblokiran situs yang diduga memuat konten kebencian dan fitnah seharusnya menjadi upaya terakhir.

Sebelum memblokir, kata dia, pemerintah seharusnya dapat membina pengelola situs agar dapat memuat konten yang lebih baik. “Kalau pun akhirnya terpaksa dilakukan, harusnya pemblokiran ini diambil sebagai jalan terakhir setelah pembinaan dilakukan,” kata dalam keterangan tertulis. (fatah/red-02)

Komentar

To Top