Berita Utama

Jokowi Tak Respon Tuntutan, PAN Siap Berada di Garis Terdepan

Sekretaris PAN Yandri Susanto/Foto nusantaranews via suara
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (Wasekjen DPP PAN), Yandri Susanto/Foto nusantaranews via suara

NUSANTARANEWS.CO – Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (Wasekjen DPP PAN), Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa PAN akan berada di garis terdepan jika tuntutan para pengunjuk rasa Jum’at (4/11/2016) kemarin tidak digubris oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun secara politik PAN mendukung Pemerintahan Jokowi-JK, namun menurut Yandri, bukan berarti PAN akan tinggal diam jika pemerintahan tidak menjalankan kebijakannya dengan benar.

“Dari awal kita menyatakan PAN tidak akan menyurutkan daya kritis kita. Kalau dia (Jokowi) pro rakyat kita dukung, tapi kalau sebaliknya, PAN akan paling depan mengkritisi,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Di samping itu, Yandri mengatakan, sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan jika aksi unjuk rasa kemarin disangkutpautkan dengan persoalan Pilkada.

“Ini semua murni berangkat dari panggilan hati. Jokowi harus hati-hati. Apa hebatnya Ahok? Ini berbahaya kalau didiamkan, karena bisa jadi akan terjadi instabilitas poltik jika Jokowi tak merespon. Ke Prabowo saja mau datang, tapi untuk menemui jutaaan rakyat kok tidak mau. Kalau di polling, 85% rakyat Indonesia setuju Ahok dihukum,” ujarnya menjelaskan.

Yandri pun mengingatkan kepada Jokowi dan Polri untuk segera menuntaskan kasus ini. “Jangan salahkan rakyat kalau melakukan tindakan spontan karena tidak didengar. Maka ambruklah negara ini. Polri dan Jokowi yang salah, harusnya respon tuntutan masyarakat dengan baik karena tuntutan rakyat jelas soal penistaan agama,” katanya.

Yandri menambahkan, kasus ini bukanlah tentang Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA) ataupun kaitannya dengan Pilkada. Menurutnya, kasus ini adalah murni pelanggaran hukum yang sudah jelas aturannya di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Penistaan Agama.

“Jelas kebhinekaan akan terkoyak jika tetap tidak ada respon terhadap tuntutan massa. Pemerintah harus respon secara serius kasus penistaan agama, ini bukan respon dagelan karena itu berbahaya untuk Polri dan Jokowi. Kalau dianggap demo ini karena ditunggangi, justru Pemerintahlah yang berpolitik kalau menuduh pengunjuk rasa ditunggangi. Intinya jangan dianggap enteng kasus ini,” ungkapnya lagi. (Deni)

Komentar

To Top