Berita Utama

Jokowi Ngidam BUMN Dipimpin Asing, Gerindra: Harus Ditolak Keras

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono/Foto: Dok. Headline 7
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono/Foto: Dok. Headline 7

NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo menegaskan, pimpinan BUMN harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat. Sehingga, BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal. Ini i’tikad yang baik Jokowi sebagai RI 1.

Namun di sisi lain, Presiden juga ingin agar perusahaan pelat merah bisa dipimpin warga negara asing (WNA). Menurut keyakinannya, WNA akan membuat kinerja perusahaan negara menjadi lebih optimal. Inilah paradoks seorang Presiden yang katanya merakyat.

“Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu,” kata Jokowi, Selasa (3/1/2017) lalu.

Kendati masih berupa keinginan yang paradoks itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dengan tegas menolak rencana dan keinginan Presiden itu.

“Baru keinginan dan rencana Presiden untuk tempatkan Belu-Bule pimpin BUMN. Dan ini harus ditolak keras,” kata Arief tegas saat dihubungi nusantaranews, Sabtu (7/1/2017).

Sebelumnya Arief menyatakan bahwa, kehendak Jokowi menempatkan WNA sebagai pemimpin BUMN menunjukkan bahwa Jokowi sudah kurang percaya diri terhadap kemampua dirinya dalam memimpin Indonesia dan pada bangsanya sendiri.

“Dan bukan jaminan jika BUMN dikelola orang asing pasti maju. Banyak perusahaan asing yang collapse di 2008, seperti Citibank, Lehman Brother, AIG yang sahamnya jatuh dan rugi besar kok sampai di bailout,” tambah Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu itu.

Ia menyarankan agar Jokowi bisa meniru negara tirai bambu yang berhasil melakukan transformasi BUMN tanpa menggunakan orang asing. Jadi tidak heran, lanjutnya, kalau China kini sudah menjadi negara berkembang dan maju di dunia.

“Tiru dong Negeri Tirai Bambu dalam mengelola BUMN, di mana mereka berhasil melakukan transformasi BUMN-nya tanpa menggunakan orang asing atau bule idaman Joko Widodo dan hari ini ekonomi Tiongkok menjadi maju karena mesin ekonomi itu BUMN-nya,” ujarnya.

Menurut Arief, alasan BUMN sulit maju bukan karena kompetensi sumber daya manusianya. Tapi, karena adanya kepentingan politik, sistem yang perlu dibenahi, serta aturan yang belum dikelola secara profesional. “Selama ini, BUMN saat mau melakukan aksi korporasi masih saja diganggu DPR. Juga ditempatkan direksi-direksi karena pilihan politik bukan karena profesionlisme,” kata dia.

Arief menambahkan, seharusnya pemerintah lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuan bangsa sendiri. Jokowi harus memberikan kesempatan pada pegawai yang berkarir di BUMN untuk memimpin. Terlebih, gaji yang ditawarkan terbilang rendah untuk profesional.

“Asing tidak mau digaji USD10 ribu dan hasilnya belum tentu sebaik orang Indonesia. Gaji BUMN untuk direksi paling kecil Rp35 juta, sementara untuk komisaris minimal 40 persen dari gaji direksi. Gaji ini bergantung pada besar kecilnya BUMN, belum termasuk tunjangan lainnya,” ungkap Arief. (Sule)

Komentar

To Top