NUSANTARANEWS.CO – Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) mengatakan, restorasi lahan gambut dan kerusakan hutan di Indonesia memerlukan kerjasama internasional karena negara-negara di dunia juga harus bertangungjawab atas kerusakan yang terjadi.
“Jangan lupa, tiap tahun hal ini menjadi masalah besar. Ini sekolah bersama dunia. Yang merusak bukan hanya kita, tetapi mereka juga karena itu dunia juga harus bertanggungjawab,” kata JK usai pertemuan yang membahas restorasi lahan gambut di New York Amerika Serikat, yang ditulis Kamis (22/9).
Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa kerusakan hutan di Indonesia sudah mulai terjadi sejak 30-40 tahun lalu, dimana negara-negara maju datang untuk mengeksploitasi hutan guna memenuhi kebutuhan mereka akan furnitur dan sebagainya.
Menurut Wapres, 30-40 tahun lalu tidak ada orang Indonesia yang ikut merusak hutan. Namun, tambahnya, justru bangsa pendatang itulah yang melakukan perusakan.
“Karena itu, negara-negara di dunia ini juga harus bertanggungjawab,” ungkapnya.
Untuk memperbaiki kerusakan hutan tersebut, tambah Wapres, Indonesia tidak bisa bekerja sendirian karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Wapres menjelaskan, untuk bisa dilakukan kerjasama internasional, maka yang diperlukan adalah adanya regulasi yang bisa memayungi hal tersebut.
Kemudian, perencanaan dan transparansi dan akuntabilitas serta teknologi sehingga masyarakat dunia mempercayainya.
Wapres menjelaskan, sebenarnya Norwegia sudah siap untuk melakukan hal tersebut dengan program “Red plus”- nya. Namun sayangnya, tambah Wapres, justru Indonesia sendiri yang belum siap.
“Mereka, negara-negara ini bergerak dalam bidang perubahan iklim (Climate Change), jadi kalau terjadi kerusakan hutan di Indonesia akan berpengaruh kepada mereka,” tandasnya. (Yudi/ant)
