NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Jatim sekali lagi menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kali ini meraih penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi dari Presiden dengan memborong sembilan penghargaan. Tanda enghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Jend. Purn. Hj. Wiranto pada acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI Tahun 2017, yang bertemakan Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government di Alun-Alun Kab. Sidoarjo, Senin (25/4/2017).
Jatim dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat, dengan Pemprov. Jatim memperoleh penghargaan sebagai kategori provinsi berkinerja terbaik tertinggi nasional. Penghargaan diterima oleh Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo. Sedangkan untuk kategori Kabupaten Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional diterima oleh Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Probolinggo. Kemudian untuk nominasi kabupaten berkinerja terbaik tertinggi nasional, Jatim memiliki satu wakil yaitu Kab. Malang.
Kota-kota di Jatim tidak kalah mengukirkan prestasi diantaranya meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan satu kota masuk nominasi Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Kediri.
Pada kesempatan memberikan sambutan, Gubernur Jatim menjelaskan, penghargaan yang diraih pemprov tidak terlepas dari kerja keras Bupati/Walikota se-Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat. Kerjasama tersebut sejalan dengan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan rakyat melalui berbagai inovasi pelayanan publik.
“Prestasi kinerja ini membuktikan bahwa kerjasama sinergis disertai komitmen kuat akan membuahkan hasil yang nyata,” ujarnya.
Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menuturkan merasa beruntung menjadi Gubernur pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Alasannya, masyarakat Jatim merupakan petarung dengan etos kerja tinggi, sehingga dalam percaturan ekonomi global, Jatim mampu bersaing dalam membuat inovasi baru dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menjadi Gubernur Jatim ibarat seorang dirigen dari Orchestra Jawa Timur yang memiliki bupati dan walikota hebat sehingga Jatim bisa maju dan sejahtera.
Ditambahkan, tujuan utama dilaksanakannya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatan pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, masyarakat yang sejahtera atas dasar tata kepemerintahan yang baik.
Sementara itu, Menkumham, Wiranto menuturkan tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang prima. Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita cita tersebut yakni dengan acara membuat pola kebijakan pembangunan daerah dan memfokuskan terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu, ia mengajak agar swasta dilibatkan dalam pembangunan daerah. Selain itu, Pemda harus mengefektifkan layanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Perkembangan teknologi sangat pesat, jelas Wiranto, dapat disalah gunakan, salah satunya dengan memberikan informasu yang menyesatkan atau HOAX serta mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menjadikan atau menetralisir hal negatif menjadi hal positifi. Salah satunya melalui e-government. Pemda harus mengembangkan pemanfaatan e-gov agar semua layanan kepada masyarakat bisa cepat dan tepat.
Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah Kemetrian Dalam negeri, dr. Soemarsono menjelaskan penghargaan parasamya purnakarya nugraha diberikan bagi pemerintah daerah dan kabupaten/kota yang meraih kinerja terbaik nasional selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TK/2017 dan Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2017 tentang penganugerahan, tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha.
Penghargaan berupa trofi nantinya akan diserahkan oleh Presiden RI langsung kepada pemda atau kab/kota peraih penghargaan. Penghargaan parasamya purnakarya nugraha merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden RI kepada pemda atau kabupaten/kota atas kinerja pemerintahan dan pembangunannya. (Three)
Editor: Achmad Sulaiman
