NUSANTARANEWS.CO – Ketika Indonesia sedang berupaya membangun potensi produk pangan lokalnya, disaat yang sama begitu banyak pula tekanan dari negara-negara eksportir pangan dan produk pertanian. Berbagai celah diciptakan untuk melemahkan kedaulatan pangan negeri nusantara tercinta ini.
Salah satu cara yang paling elegan adalah dengan membuat “pakta integritas” perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA). Presiden Obama bahkan menggunakan forum APEC untuk melakukan penetrasi sebagai bentuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui FTA yang baru, yakni The Trans Pacific Partnership (TPP) – yang melibatkan empat negara, yakni Brunei, Chile, Singapura dan Selandia Baru. Australia, Peru dan Vietnam segera menyusul.
Indonesia sendiri sudah begabung dengan sejumlah FTA. Antara lain FTA khusus ASEAN, FTA ASEAN-CHINA. Sedang dalam proses finishing FTA Indonesia-Uni Eropa, FTA Indonesia-Amerika, dan FTA Indonesia-India. Konsekuensi FTA adalah full liberalisasi. Saat ini ada 67 FTA di kawasan Asia-Pasific. Bisa dibayangkan nanti, apa jadinya Indonesia bila sudah terikat oleh 67 FTA yang ada dengan WTO sebagai bodyguard-nya.
Cepat atau lambat Indonesia pasti akan terikat dengan segala macam bentuk FTA tersebut, yang menjadi bagian dari permainan pasar bebas. Oleh karena itu, Indonesia perlu membuat sebuah kontra skema jangka panjang agar dapat mengimbangi permainan negara-negara maju. Kunci dari permainan pasar bebas ini adalah perjanjian dan kesepakatan. Disinilah pemerintah dituntut lebih jeli dalam membuat perjanjian sehingga mampu mengedepankan kepentingan nasional sesuai dengan perintah pembukaan UUD 1945.
Sejak perundingan GATT Putaran Uruguai menelurkan pasar bebas, nasib negara bangsa mulai terancam oleh benih-benih liberalisasi perdagangan bebas. Dan menjadi kenyataan setelah GATT menunjukkan wajah aslinya ketika berubah wujud menjadi WTO, sebuah badan internasional penakluk negara bangsa. WTO memang dilahirkan dan dibesarkan oleh negara-negara maju untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka (Barat).
Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih ketika Indonesia masuk ke dalam sistem WTO berdampak langsung terhadap meningkatnya impor pangan. Misalkan pada 2012, saja impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliun untuk mengimpor gandum, beras, kedelai, ikan, garam, hingga daging sapi yang sebetulnya tidak perlu.
Sebaliknya ketika Indonesia melarang ekspor mentah biji mineral termasuk nikel, Jepang langsung menyeret Indonesia ke meja WTO memprotes kebijakan pemerintah Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Jepang karena Jepang sebagai negara kedua terbesar pengguna nikel di dunia merasa dirugikan. Demikian pula Pemerintah Amerika Serikat melakukan hal sama ketika Indonesia melarang impor 13 jenis produk hortikultura.
Menurut Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, rasa percaya diri korps diplomat ekonomi atau lebih khusus Tim Perundingan Perdagangan Internasional perlu ditumbuhkan. Setidaknya kebijakan pada level koordinasi, teknis pertanian dan perdagangan menjadi satu kesatuan utuh yang terintegrasi. Para diplomat ini perlu diberikan pelajaran tambahan pemahaman persoalan hortikultura nasional, yang terkadang lebih bersifat struktural, mulai dari teknis-agronomis sampai pada aspek sosial-ekonomi dan perdagangan internasional.
Kekuatan diplomasi yang paling tangguh adalah apabila ditopang oleh soliditas kebijakan ekonomi di dalam negeri dan dukungan penuh masyarakat untuk menunjukkan kewibawaan kebijakan pangan negara yang sebenarnya.
Sekarang adalah saatnya pemerintah menjadikan pertanian sebagai sektor strategis yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Bukan itu saja, jika sektor pertanian lumpuh maka akan mengganggu sektor-sektor kehidupan yang lain. Sektor pertanian bila dikelola dengan baik dapat membuka lapangan kerja secara besar-besaran sebagai solusi mengatasi jumlah angka pengangguran yang terus meningkat. Bila berhasil tentu akan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDB dan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
Jadi sektor pertanian harus menjadi program strategis jangka panjang yang merupakan bagian komprehensif dari pertahanan dan keamanan nasional bangsa. Hal ini perlu dilakukan agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan seutuhnya dimana rakyat sejahtera dan tidak terbelenggu kemiskinan abadi. Sudah selayaknya seluruh energi bangsa secara bersama-sama berjuang menguasai kembali sumber daya strategis yang terlanjur didominasi oleh pihak asing. Bukan bangsa Indonesia anti investor asing, tetapi investor dari luar adalah pelengkap pembangunan yang saling menguntungkan. Tujuan utama mengundang investor adalah dalam rangka membangun kedaulatan ekonomi nasional, bukan menjadi budak bangsa asing di negeri sendiri. (Agus Setiawan)
