Aksi Damai 212/Ilustrasi Foto Istimewa
Aksi Damai 212/Foto: Istimewa

Oleh: Indra J Piliang, Pengamat Politik

Di banyak negara, kota-kota tidak dibuat seragam. Kota yang satu dengan kota yang lain tampak berbeda. Bukan hanya tatanan kotanya, tetapi juga simbol-simbol yang dibuat, kesenian yang dikembangkan, tema yang dibangun, hingga pemimpin-pemimpin yang dipilih. Keseragaman antar kota berarti kematian bagi sebuah bangsa atau negara. Seperti manusia yang tak ingin disamakan satu dengan yang lain – apalagi seorang istri atau kekasih hati–, kota-kota juga tak layak dibuat seragam.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sejak tahun lalu yang berakhir tahun ini, terasa sekali pengaruhnya di Indonesia. Sejumlah pemimpin dunia juga ikut memperhatikan. Warga negara lain yang merasa terafiliasi secara ideologis, etnis ataupun imajinasi, bahkan ikut bereaksi. Mereka berdemonstrasi, berkomentar di media sosial, sampai berbondong datang ke Jakarta. Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri juga ikut-ikutan pulang, guna memberikan suara. Sejumlah kekerasan verbal terjadi, begitu juga kasus-kasus hukum yang saling serang menyerang.

Laut Nusantara terasa ikut mendidih kala Pilgub DKI Jakarta berlangsung. Seperti Medan Kurusetra yang banjir darah para ksatria Pandawa dan Kurawa, dalam epos Mahabharata, Jakarta juga memiliki pahlawan dan pecundang sendiri usai pilgub. Nama-nama yang bakal menghiasi sejumlah pertarungan politik jangka pendek, menengah dan panjang ke depan. Bahkan, sekalipun Pilgub DKI Jakarta sudah berakhir – menunggu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih pada 15 Oktober 2017 –, perang pernyataan di media sosial tak juga usai.

Malahan, front yang ditinggalkan pascapilgub DKI Jakarta malah meluas, yakni antara pihak Istana Negara versus Non Istana Negara.

Istana Negara berusaha keluar dari persepsi sebagai kepemimpinan kembar Jokowi – Ahok dengan cara elegan. Salah satunya, mengundang 50 pegiat sosial untuk berbuka puasa pada 22 Juni 2017. Lima nama yang diundang adalah Gen Halilintar, Atta Halilintar, Muntaz Halilintar, Tania Langitan dan Nina Langitan. Dengan cara ini, Istana Negara seakan menghapus kesan betapa para buzzer Ahok yang aktif di media sosial, sama sekali bukan (lagi) buzzer bagi Presiden Joko Widodo. Dalam sejumlah acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para penggiat media sosial sebelum momen bulan Ramadhan itu, tampak sekali betapa sejumlah pihak yang diundang kemudian muncul menjadi buzzer-buzzer Ahok kelas berat.

Uuups, saya tidak sedang menganalisa. Yang hendak saya katakan adalah betapa Pilgub DKI Jakarta memunculkan model-model pertarungan yang terbuka. Para calon tak kalah sengit ketika mendiskreditkan lawan, baik dalam debat terbuka ataupun komentar di media massa. Para pengacara masing-masing pasangan calon juga silih berganti datang ke kantor polisi, guna mengadukan pasangan calon lain atau pihak yang mendukung mereka.

Saya sendiri juga ikut dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dengan alasan yang membuat saya geleng-geleng kepala. Tak ingin sensasi, selain tak sanggup membayar pengacara, saya sama sekali tak melaporkan balik. Sekalipun laporan relawan Ahok itu ditolak oleh Polda Metro Jaya pada 28 Oktober 2016, begitu juga dengan sebagian besar kasus saling lapor lainnya, barangkali Pilgub DKI Jakarta 2016-2017 ini tercatat sebagai pilgub yang paling banyak kasus pelaporan kepada pihak kepolisian.

Lalu, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari proses itu? Ternyata makin jelas betapa Jakarta adalah kota maskulin. Dalam bahasa Perancis, masculinine adalah kata sifat yang berarti ‘kepriaan’ atau ‘kelaki-lakian’. Kehadiran para jawara atau massa organisasi kemasyarakatan dengan pakaian dan simbol semi militer, makin menambah sifat maskulin atas Jakarta itu. Kemaskulinan Jakarta tak bisa dikalahkan dengan sebutan: “Sekejam-kejamnya Ibukota, Lebih Kejam Ibutiri.”

Walau Jakarta adalah ibu bagi semua kota di Indonesia, tetap saja keseharian yang muncul adalah bagai perangai seorang Bapak. Saya juga tidak tahu, apakah wacana kepindahan ibukota negara juga berdasarkan kesimpulan: ibukota bukan berubah menjadi ibutiri, tetapi sudah menjadi bapakkota dan bapaktiri.

Dengan prediket Jakarta sebagai Kota Maskulin, diperlukan kota lain yang lebih sejuk bagi kepentingan kaum perempuan di Indonesia. Dua kota terbesar kedua dan ketiga di Indonesia, yakni Surabaya dan Bandung, bisa saja mendapatkan status sebagai Kota Feminin, sebagai lawan dari Kota Maskulin. Kota keempat terbesar, yakni Medan, sudah bisa dipastikan sebagai sahabat sejalan dengan Jakarta, yakni sama-sama Kota Maskulin. Apakah Surabaya dan Bandung bakal bersanding juga kelas, yakni menjadi kota kembar dengan sebutan Kota Feminin?

Apa maksud dari Kota Feminin itu? Tunggu artikel-artikel berikutnya.

Editor: Achmad Sulaiman

Komentar