Berita Utama

Jabatan Direksi BUMN Diserahkan Asing, DPR: Presiden Jokowi Lucu

Presiden Joko Widodo/R.K Lovely's photos
Presiden Joko Widodo/R.K Lovely's photos

NUSANTARANEWS.CO – Politisi dari Partai Gerindra, Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa rencana Presiden Jokowi yang hendak menempatkan orang asing di jajaran Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sikap yang merendahkan kemampuan bangsa sendiri.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu, Presiden Jokowi bisa jadi berpikir karena dia berkaca pada ketidamampuannya sendiri yang tidak sanggup memimpin.

“Mungkin dalam hatinya, saya aja nggak mampu jadi Presiden, masa ada orang Indonesia yang punya kemampuan memimpin. Ini kan lucu,” ungkap Syafi’i kepada wartawan, Jakarta, Jum’at (6/1/17).

Bahkan, Syafi’i mengatakan, jika dilihat dalam berbagai pertemuan yang Jokowi lakukan dengan para pemimpin dunia, sangat terlihat sekali jika Jokowi sering duduk termenung dan terlihat minder saat duduk bersama mereka.

“Makanya mungkin, karena dia sendiri minder, makanya dia berpikir orang asing lebih hebat daripada orang Indonesia,” ujarnya.

Atau, lanjut Syafi’i, mungkin juga penunjukkan orang asing sebagai direksi BUMN merupakan bentuk kompensasi Jokowi kepada orang asing agar kepemimpinnya tidak diganggu.

“Kan kita bisa lihat selama ini dia melakukan apapun aman, demo besar-besaran tanpa memenuhi tuntutan Umat Islam dan rakyat, menuduh orang mau makar, sampai naekin berbagai tarif mulai dari listrik, harga BBM, sampai biaya STNK dan BPKB yang terakhir itu kan aman,” katanya menyindir.

Oleh karena itu, Syafi’i menuturkan, Jokowi mungkin berpikir perlu memberikan fasilitas tambahan untuk mengamankan posisinya, walaupun hal itu menciderai martabat rakyat. “Nggak peduli, yang penting posisinya sebagai Presiden aman,” ujarnya.

Lagipula, Syafi’i menambahkan, Jokowi sudah banyak memberikan kesusahan buat bangsa sendiri dan memberikan berbagai kemudahan kepada orang asing. Misalnya saja, Syafi’i mencontohkan, ada orang yang berwarga negara Amerika Serikat (AS) diberikan jabatan menteri.

“Ada banyak tenaga kerja asing yang tidak terampil, baik legal maupun ilegal. Membiarkan pengibaran bendera asing. Sebentar lagi Panglima TNI dan Kapolri pun bisa dia (Jokowi) berikan ke asing,” ungkapnya kembali menyindir.

Seperti diketahui, atas nama motivasi dan semangat berkompetisi, pemerintah tidak keberatan BUMN dipimpin oleh orang asing profesional. Kehadiran orang asing di pucuk pimpinan perusahaan pelat merah diyakini dapat memicu motivasi dan semangat kompetisi para petinggi BUMN.

Hal itu menurut Presiden Jokowi sangat penting. Pasalnya, para pimpinan perusahaan negara harus punya semangat kompetisi yang sehat sebagai salah satu kunci dalam mengembangkan BUMN secara optimal. (Deni)

Komentar

To Top