Berita Utama

Isu Perang Dagang AS-Cina Boleh Jadi Dipicu Sikap Anti Kritik

Perang Dangan Cina vs Amerika Serikat. Foto Ilustrasi/Zerohedge
Perang Dangan Cina vs Amerika Serikat. Foto Ilustrasi/Zerohedge

NUSANTARANEWS.CO – Isu perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat belakangan berhembus kencang. Pasalnya, AS di bawah kepemimpinan Doland Trump sejauh ini masih belum ada indikasi ingin merubah sikapnya terkait dengan perseteruan kedua negara dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Cina gusar karena Trump mengancam akan menghukum Beijing dengan menaikkan pajak impor menjadi 45 persen.

Selain itu, AS juga tak sejalan dengan ide Cina soal globalisasi inklusif dan perdagangan bebas. Sebab, AS menilai Cina hanya bererotika belaka. Padahal, kondisi di dalam negerinya sendiri Cina dinilai justru tidak terbuka dan tak berlaku adil terhadap perusahaan dan investasi asing. Bahkan lebih dari itu, Cina juga dikritik keras karena mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mempersulit investasi perusahaan-perusahaan, seperti dilaporkan American Chamber of Commerce dalam hasil surveinya.

Berulang kali Cina mencoba untuk bersikap lunak. Sebab, Cina masih berhati-hati untuk tak menggambarkan diri sebagai pemimpin dunia. Tapi, kesabaran Cina tampaknya mulai goyah. Itu juga karena sikap AS yang tampak tidak ada keinginan untuk berdamai serta mencabut rencananya. Seorang ekonom kritis Cina, Chen Wenling malah balik menantang Gedung Putih. Kata dia, jika memang AS tidak menginginkan perdagangan berlangsung secara sehat antar kedua negara, maka perang dagang merupakan pilihan terakhir.

“Jika Anda ingin berkelahi, maka kita akan berjuang dan kami akan berjuang sampai akhir. Tapi AS akan menjadi pihak pertama yang akan terluka dan cedera bahkan akan lebih parah. Cina pasti bisa ‘kalahkan’ AS,” kata Chen, yang juga Kepala Bursa Ekonomi Internasional Pusat Cina itu.

Sejauh ini, Presiden Cina Xi Jinping masih memilih untuk bersikap tenang. Sesuai pembawaannya, Xi memang selalu tampil tenang diberbagai kesempatan forum internasional. Tapi lain cerita ketika di dalam negeri. Sekretaris Jenderal Partai Komunis itu dinilai keras dan anti terhadap kritik.

Buktinya, Desember tahun lalu, pemerintahan Cina menutup salah satu situs online komunitas Muslim paling populer di Cina, yakni Zhongmu Wang Website atau 2muslim. Penutupan tersebut terjadi setelah mereka membuat petisi untuk Presiden Cina, Xi Jinping agar menghentikan penindasan terhadap aktivis.

Seperti dilaporkan sebelumnya, situs tersebut memposting surat terbuka kepada Xi. Isi surat menyerukan penghentian penindasan kepada aktivis serta menuntut aktivis yang ditahan oleh negara segera dibebaskan. Surat itu juga mengkritik Xi untuk mengawasi tindakan keras terhadap perbedaan pendapat sejak berkuasa pada 2012. Ratusan pengacara, aktivis, dan akademisi ditahan. Bukannya memberikan penjelasan terhadap kritik, pemerintahan Xi justru segera menindakinya dengan cara menutup secara sepihak situs tersebut.

Sebelum ini, tepatnya pada Senin, 29 Februari 2016 lalu, otoritas Cina menutup akun sosial media milik Ren Zhiqiang karena mengkritik Presiden Xi. Dalam kicauannya, Ren menyerukan agar media milik pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat karena dibiayai dari pajak dan bukan berpihak kepada Partai Komunis yang menguasai pemerintahan. Segera setelahnya, akun Weibo milik Ren ditutup oleh Pengawas Internet Cina.

Presiden Xi Jinping pada awal Februari menyerukan agar media-media milik pemerintah untuk mengikuti kebijakan partai dalam setiap pemberitaan mereka. Selama ini, Negeri Tirai Bambu menjadi sasaran kritik karena kebijakan internet yang sangat ketat termasuk pemblokiran situs-situs besar serta melakukan sensor terhadap unggahan. Namun, Xi berpendapat bahwa negara berhak untuk mengawasi internet. Sehingga pengguna internet harus betul-betul mematuhi hukum dan dasar-dasar sosialisme.

Cina juga memberlakukan UU baru pada 10 Maret yang melarang perusahaan media asing untuk mendistribusikan konten secara online, tanpa persetujuan pemerintahan Beijing. Cina memang sudah dikenal sebagai negara yang gemar memblokir beberapa situs terkenal seperti Youtube dan Twitter dari jaringan internet mereka. Selain itu, sejak 2015 akses terhadap situs berbahasa Inggris, BBC juga sudah diblokir.

Bahkan sebuah laporan dari GreatFire.org, mengatakan saat ini Cina memblokir Google, Tumblr, Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Di Cina bahkan masyarakat tidak diizinkan untuk membaca berbagai pemberitaan yang disajikan New York Times, Reuters dan Bloomberg.

Terbaru, seorang pejabat di Cina Utara dipecat usai menyebut pendiri Partai Komunis Cina, Mao Zedong iblis dalam akun media sosialnya.

Terlepas dari itu, di Indonesia sendiri pemerintah sudah mulai melakukan sejumlah aksi pemblokiran situs-situs yang dianggap berbahaya. Tak hanya situs, sejumlah akun media sosial pun tak luput dari aksi blokir pemerintah. Dalih pemerintah melakukan tindakan sepihak itu karena banyak situs dan akun media sosial yang gemar menyebarkan konten-konten berbau fitnah, hoax, ujaran kebencian dan provokasi. (Sego/Er)

Komentar

To Top