Berita Utama

IRESS: Tidak Ada Praktik Monopoli Harga Gas Oleh PGN

Teknisi Pemeliharaan Fasilitas sedang melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin pada pipa distribusi gas di Stasiun Transmisi Bojonegara milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di Bojonegara, Banten, Kamis (27/10)/Foto MI/Angga Yuniar
Teknisi Pemeliharaan Fasilitas sedang melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin pada pipa distribusi gas di Stasiun Transmisi Bojonegara milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di Bojonegara, Banten, Kamis (27/10)/Foto MI/Angga Yuniar

NUSANTARANEWS.CO – Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara menilai, tidak ada praktik monopoli harga gas yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero) Tbk.

“Saya kira nggak ada monopoli ya, karena memang harga gasnya itu sudah tinggi sejak sebelum dibeli oleh PGN,” ungkapnya kepada Nusantaranews di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (28/9).

Menurut Marwan, jika memang ada dugaan penetapan harga yang tidak wajar atau berlebihan yang dilakukan oleh PGN, Pemerintah bisa menggunakan wewenangnya untuk mengoreksi hal tersebut.

“Dalam hal ini BP Migas harus menggunakan wewenang untuk menetapkan harga itu terhadap sektor gas yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Marwan, penetapan harga gas selama ini dilakukan oleh Pemerintah. Kendati demikian, semua pihak juga diharapkan menyadari bahwa PGN memiliki 2 macam sumber gas, ada yang melalui pipa ada yang
melalui Liquified Natural Gas (LNG) yang datang dari kilang Arun dengan menggunakan pipa transmisi milik PT Pertamina Gas/Pertagas (Persero) Tbk.

“Nah, ini kan harga pokoknya sudah tinggi, tinggal sekarang Pemerintah bisa mengatur supaya margin masing-masing badan usaha ini dibatasi kalau perlu Pemerintah juga dalam hal LNG-nya itu bisa membuat harganya lebih murah,” katanya menjelaskan.

Untuk itu, Marwan menyarankan, agar harga gasnya bisa lebih murah, maka peran Pemerintah terkait hal ini harus lebih banyak, dan dapat membuat harga itu lebih murah.

“Pertama jangan biarkan BUMN, apa itu PGN atau Pertagas untuk menetapkan harga tapi oleh Pemerintah. Yang kedua, Pemerintah itu sendiri punya inisiatif sendiri untuk bisa mengurangi bagian negara dari gas yang ada
di LNG itu,” ungkapnya. (Deni)

Komentar

To Top