NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Baru-baru ini, Nota Dinas Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM tentang Sosialisasi Apartemen Meikarta tersebar. Kabar keterlibatan Kementrian ESDM dalam membantu sosialisasi apartemen Meikarta milik taipan James Riady ini kemudian viral dan menuai kontroversi.
Pasalnya, sejauh ini keberadaan bangunan apartemen seluas 500 hektar yang disebut-sebut sebagai ‘kota raksasa’ Meikarta itu masih menuai pro-kontra. Mulai dari belum adanya surat izin dari pemprov Jabar hingga dikait-kaitkan dengan mega proyek infrastruktur kereta cepat, Jakarta-Bandung.
Menanggapi Nota Dinas ini, Kementrian ESDM melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Iwan Prasetya kemudian memberikan klarifikasi kepada media.
“Kami sudah mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan menjelaskan sama sekali tidak bermaksud apa-apa kecuali ingin membantu pegawai yang belum punya rumah,” ungkapnya dalam siaran tertulis, yang diterima Kamis (10/8/2017).
“Karena ada penawaran promo sebelum 17 Agustus maka yang bersangkutan inisiatif sendiri membuat nota dinas internal untuk merespon surat dari pengembang, untuk melakukan sosialisasi,” sambungnya.
Sementara itu, Kementrian ESDM sendiri mengaku kegiatan sosialisasi apartemen milik perusahaan Lippo Group telah dibatalkan. “Kami telah menginstruksikan agar kegiatan tersebut dibatalkan, dan pagi ini membuat Nota Dinas untuk pembatalan atas kegiatan tersebut, sekaligus surat peringatan tertulis kepada yang bersangkutan sesuai aturan kepegawaian yang berlaku,” terangnya.
Sebagi informasi, hunian pertama kota Meikarta direncanakan akan diserahterimakan pada bulan Desember 2018 mendatang. Beberapa pengamat menilai bahwa, dengan mengambil nama ibunya, bagi James Riady, kota Meikarta tampaknya bukan lagi sekedar proyek. Tapi sudah menjadi passion.
Konsultan Media dan Politik Hersubeno Arief menyebut pada dasarnya politik dan bisnis tidak bisa disatukan. Politik yang ideal, berbicara bagaimana melayani kepentingan warga sebanyak-banyaknya. Sementara bisnis, berbicara bagaimana mendapatkan keuntungan dari warga sebanyak-banyaknya.
“Sayangnya dalam demokrasi langsung, praktiknya menunjukkan sebaliknya. Kebanyakan politisi berusaha mendapatkan dukungan dari warga sebanyak-banyaknya dan kemudian mereka mengabdi kepada sekelompok kecil pengusaha yang sudah mengeluarkan banyak dana untuk membiayai kampanyenya,” ungkapnya.
Editor: Romandhon
