Menteri Keuangan (Menkeu)‎, Sri MulyaniIndrawati. Foto Andika/Nusantaranews
Menteri Keuangan (Menkeu)‎, Sri MulyaniIndrawati/Foto Andika/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Maka dari itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk perbaikan penerimaan perlu dilakukan reformasi perpajakan. Menurut Sri Mulyani, salah satu hal yang terpenting ialah melakukan reformasi dari sisi kelembagaan pajak.

“Karena kalau kita ada institusi yang tidak kredibel atau belum, lalu diberi otonomi dan power, orang khawatir,” kata dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Selain itu, kata Sri Mulyani, perlu dilakukan reformasi dari sisi sumber daya manusia (SDM). Wanita yang kerap di panggil Ani itu mengatakan, yang tak kalah penting dalam rangka reformasi perpajakan adalah memperbaiki database pajak. “Salah satu langkah yang dilakukan adalah program Pengampunan Pajak atau tax amnesty,” ucap Ani.

Ani juga menekankan soal kepercayaan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada pajak dan lembaga pajak harus ditumbuhkan.

“Tax amnesty penting menambah jumlah informasi dan base tetapi juga bukan hanya di dalam pajak tapi juga yang lain. Selama ini pajak tidak bisa akses informasi institusi lain, mereka khawatir kalau data dikasih ke Pajak maka Pajak akan eksploitasi. Itu kan trust (kepercayaan),” ungkap Ani.

Lebih lanjut, Ani berujar, akan membenahi sistem IT dan proses bisnis dari perpajakan. “Apakah oleh pemeriksa boleh saja tiba-tiba saya cari wajib pajak atau wajib pajak cari oknum pajak. Itukan masalah integritas business process,” tutur Ani. (Andika)

Komentar