Basuki Tajahaja Purnama (ahok). Foto via sindo
Basuki Tajahaja Purnama (ahok). Foto via sindo

Oleh: Muchtar Effendi Harahap*

NUSANTARANEWS.CO – Pariwisata adalah salah satu urusan Pemprov DKI Jakarta. Meskipun bukan isu strategis, tetapi tetap menjadi penting terutama untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi DKI. Dalam hal ini, berdasarkan hasil studi penilaian NSEAS, Pemprov DKI di bawah kepemimpian Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mampu dan gagal urus pariwisata.

Diakui atau tidak, ada beberapa parameter Pemprov DKI berhasil mencapai target, namun secara keseluruhan masih tergolong buruk, tak mampu dan gagal. Padahal, dari jumlah anggaran relatif banyak mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Untuk melakukan pembacaan berikut data, fakta dan angka bisa digunakan sebagai acuan dan pisau analis untuk melihat fakta tersebut.

Alokasi APBD dan Realisasi

Untuk urusan pariwisata Pemprov DKI tahun 2013 di bawah Gubernur Jokowi, anggaran dialokasikan dalam APBD sekitar Rp. 459, 5 miliar. Kemampuan Gubernur Jokowi menyerap  anggaran tersebut hanya Rp. 422,0 miliar atau 91 85 %. Angka capaian penyerapan ini relatif tinggi, tetapi masih di bawah target capaian 100 % dan tergolong “buruk”.

Tahun 2014 Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok, alokasi anggaran APBD urusan pariwisata  sebesar Rp. 397,6 miliar. Kemampuan Gubernur Ahok menyerap anggaran tersebut hanya Rp.321,4 miliar atau 80, 84 %. Angka 80,74 % ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI buruk.

Sementara tahun 2015, Pemprov DKI masih di bawah Gubernur Ahok, alokasi anggaran APBD urusan pariwisata sebesar Rp.216,4 miliar. Kemampuan Gubernur Ahok menyerap anggaran tersebut sebesar Rp. 161,5 miliar atau 74,64 %. Angka ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok tahun 2015 sama dengan sebelumnya.

Dengan kata lain, rata-rata kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan pariwisata ini tiap tahun jauh dari kata memuaskan. Dari parameter penyerapan anggaran urusan pariwisata, Gubernur Ahok tak mampu dan gagal.

Parameter SDM

Untuk mengukur prestasi atau kegagalan Pemprov DKI disekotor pariwisata yakni jumlah tenaga SDM pariwisata. Pada 2012 era Gubernur Fauzi Bowo, kondisi kinerja parameter ini 392 orang. Pada 2013 Pemprov DKI era gubernurJokowi, target capaian tenaga SDM pariwisata 420 orang.

Masuk tahun 2014 Pemprov DKI dibawah Ahok target capaian parameter ini 510 orang. Capaian Pemprov DKI melewati target yakni 822 orang. Kondisi kinerja sangat bagus. Selanjutnya tahun 2015 masih target capaian 600 orang. Capaian kegiatan parameter ini sebanyak 341 orang. Angka ini mencapai sekitar 50 % dari target capaian. Maka, dapat dinilai kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok sebagai sangat buruk.

Sedangkan tahun-tahun berikutnya 690 orang (2016) dan 750 orang (2017). Dari parameter jumlah SDM pariwisata, kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong bagus. Pemprov DKI mampu mencapai target melampaui 100 % untuk dua tahun dari tiga tahun penilaian.

Parameter Wisman dan Wisnus

Jumlah kunjungan Wisman (wisatawan manca negara) dan Wisnus (wisatawan nusantara) dapat dijadikan parameter penilaian urusan pariwisata. Tahun 2012, kondisi kinerja parameter wisman mencapai 2.125.513 kunjungan dan wisnus 28.880.000 kunjungan.

Pada 2013, target capaian kunjungan wisman 2.300.000 orang; wisnus 31.200.000. Hasil kegiatan adalah 2.313.742 kunjungan wisman dan 31.200.000 wisnus. Angka-angka ini menunjukkan telah tercapai target 100 % dan tergolong bagus.

Masuk pada periode 2014 Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok target capaian parameter kunjungan wisman 2.500.000; wisnus 33.600.000. Hasil kegiatan mencapai 2.319.335 wisman. Hal ini menunjukkan tidak tercapai target dan kondisi kinerja diharapkan karena seakan jalan di tempat.

Tahun 2015 target capaian parameter kunjungan wisman 2.750.000 dan wisnus 36.000.000. Capaian kegiatan urusan pariwisata tahun ini sebanyak 2.372 396 wisman dan 29.713.103 wisnus. Kondisi kinerja untuk kunjungan wisman tergolong buruk karena gagal mencapai target capaian 100 %. Dari sisi capaian kunjungan wisnus, kondisi kinerja Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok juga menunjukkan kegagalan mencapai target capaian 100%.

Parameter Industri

Parameter lain yaitu jumlah industri pariwisata yang terdaftar. Pada 2012, kondisi kinerja parameter ini 7.648 industri. Target capaian pada 2013 yakni 7.800 industri. Berhasil dicapai yakni 7.800 usaha industri pariwisata terdaftar. Angka ini juga menunjukkan kondisi kinerja bagus.

Target capaian 2014 yakni 7.956. Namun, tidak ada data atau informasi resmi capaian kegiatan untuk parameter ini di dalam LKPJ Gubernur DKI tahun 2014. Dapat dinilai kondisi kinerja buruk.

Target capaian 2015 yakni 8.116. Hasil kegiatan urusan pariwisata telah mencapai 4. 819 industri pariwisata. Angka ini menunjukkan Gubernur Ahok tak mampu dan gagal mencapai target diharapkan dan tergolong sangat buruk.

Selanjutnya untuk 2016 dan 2017 masing-masing 8.278 dan 8 .442 industri. Total capaian akhir periode Pemprov DKI 2013-2017 sebanyak 8.442 industri. Dari parameter jumlah pariwisata terdaftar, kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk. Tak mampu dan gagal mencapai target.

Dari sisi penyerapan anggaran untuk urusan pariwisata Pemprov DKI tak juga pernah raih target capaian 100%. Kondisi kinerja Pemprov DKI, termasuk era Gubernur Ahok, masih tergolong buruk. Gubernur Ahok juga tak mampu mecapai parameter penyerapan anggaran sekalipun masalah pariwisata ini tergolong sangat ringan.

Dari tiga parameter target capaian walaupun ditemukan berhasil mencapai 100% target capaian, secara komulatif tetap saja kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk. Intinya, baik dari penyerapan anggaran maupun tiga parameter target capaian, Gubernur Ahok tak mampu dan gagal urus pariwisata. Padahal permasalahan dan tantangan urus pariwisata tergolong sangat ringan dibandingkan urusan tata air, perhubungan dan infrastruktur jalan dan jembatan.

*Muchtar Effendi Harahap, Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) dan alumnus Program Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM Yogyakarta 1986.

Komentar