Ekonomi

HKTI: Pemerintah Harus Serius Tangani Kasus Benih Berbakteri

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Foto Istimewa
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Foto Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa Pemerintah harus ekstra serius dalam menanggapi kasus ditangkapnya Warga Negara Asing (WNA) asal China yang telah menanam benih cabai ilegal mengandung bakteri yang berbahaya.

“Sekali lagi, saya meminta pemerintah menyeriusi kasus tersebut. Seluruh instansi terkait, baik dari imigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, BIN (Badan Intelijen Negara), dan Kepolisian harus berkoordinasi membentuk tim khusus untuk melakukan assesment hingga tindakan yang efektif terkait hal tersebut,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/12/16).

Menurut Heri yang juga menjabat Anggota Komisi XI DPR RI tersebut, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah ke depan bahwa dalam masa perang modern yang makin menjadi-jadi ini, maka sudah waktunya dibangun perspektif yang luas tentang kedaulatan pangan bangsa ini.

Baca : HKTI: Benih Cabai Berbakteri dari China Ancam Kepentingan Nasional

Paling tidak, lanjut Heri, ada beberapa perspektif yang musti pemerintah pahami dan lakukan dalam menyikapi berbagai persoalan kedaulatan pangan termasuk kasus di Bogor tersebut.

Pertama, Politisi dari Partai Gerindra itu menyebutkan, pangan harus dipandang tidak saja sebagai barang kebutuhan pokok terbatas soal perut tapi terkait langsung dengan kedaulatan dan ketahanan nasional.

“Rakyat lapar maka kedaulatan negara terancam. Rakyat sakit gara-gara bakteri maka kemerdekaan negara terancam. Sebab itu, TNI, misalnya, tidak hanya diminta mengurusi distribusi bibit saja, tapi lebih jauh juga musti mampu mendeteksi ancaman yang dilakukan lewat pangan,” ujar Heri tegas.

Kedua, lanjut Heri, perlu dikembangkan perangkat hukum pangan yang lebih ketat.

“Di Amerika saja, sektor pertanian dan pangannya dilindungi oleh puluhan undang-undang yang detil dan sangat teknis,” katanya.

Ketiga, Heri menambahkan, soal pangan juga adalah soal politik. Sebab itu, segala bentuk kebijakan baik teknis maupun non teknis harus dibangun secara sinergis dan fokus antara kementerian dan lembaga. “Salah satunya dengan paradigma politik yang berpihak pada kepentingan nasional,” ungkapnya.

Komentar

To Top