Ketum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia/Foto: dok. kabarbisnis
Ketum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia/Foto: dok. kabarbisnis

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyambut baik program PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah). Di mana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), mengarahkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp 570 triliun dibiayai lewat lewat PINA.

Artinya, proyek-proyek infrastruktur tersebut dikerjakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, Hipmi berharap, program ini mampu mendorong lagi porsi pembiayaan infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa.

“Jangan semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa baik APBN maupun PINA. PINA makin besar di Jawa, APBN juga porsinya membesar ke luar Jawa dan mengecil di Jawa,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima, Minggu (19/2/2017).

Menurut Bahlil pembiayaan proyek infrastruktur di Pulau Jawa semakin feasible atau layak secara bisnis, sehingga layak dikomersialisasikan. Sebab itu, PINA akan semakin relevan di Pulau Jawa.

“Sebaliknya, di pulau-pulau lain, pembangunan infrastruktur tergolong kurang menalik secara investasi sehingga dibutuhkan dukungan dana pemerintah untuk membiayai pembangunan yang ada,” kata Bahlil.

Bahlil menambahkan dengan PINA ini, porsi dana infrastruktur daerah melalui APBD juga sebaiknya membesar dari saat ini hanya 25%. “Dengan adanya PINA pemerintah sebaiknya menggenjot dana infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Sehingga asas pemerataan terimplementasi dan kesenjangan infrastruktur teratasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak keluar dari zona nyaman penggunaan uang negara dalam membiayai proyek infrastruktur. Dia mengatakan pembiayaan yang dimaksud adalah dengan memberdayakan sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau PINA.

Skema pembiayaan ini merupakan skema baru selain program public private patnership (PPP) maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema PINA adalah salah satu cara Pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara masif.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur.

Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun depan. Enam infrastruktur ini adalah, pertama, pembangunan jalan sepanjang 815 kilometer (km). Kedua, pembangunan jembatan sepanjang 9.399 meter. Ketiga, pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan. (rsk/ass)

Editor: Sulaiman

Komentar