Connect
To Top

Harga Gabah Ambruk, Pengamat Ekonomi Ini Kritik Keras Presiden dan Kabinetnya

NUSANTARANEWS.CO – Menyoal ambruknya harga gabah hasil panen petani dari Ciamis Jawa Barat hingga Sumbawa Barat NTB, pengamat politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengkritik keras Presiden dan Kabinetnya yang dinilai abai.

“Padahal institusi/kelembagaan yang mengurusi petani sudah terlalu banyak. Tapi untuk siapa sebenarnya lembaga lembaga tersebut bekerja?” kritik Salamuddin melalui artikel yang dikirim kepada redaksi, Minggu (12/3/2017).

Ia menjelaskan, Kementrian perdagangan mengurus impor komoditi pertanian. Kementrian desa mengurus dana desa, bum desa, dana yang seharusnya buat petani. Kementrian dalam negeri mengurus dana desa dan aparatur desa. Harusnya mengabdi pada petani. Kementrian pertanahan agraria dan tata ruang yang mengurusi lahan dan tanah petani. Kementrian pertanian  megurusi segalanya tentang petani. Tapi tidak tau apa yang sedang dikerjakan. Dan Bulog mengurusi pembelian hasil pertanian. Tapi menunggu harga turun baru mau membeli hasil pertanian.

“Kesemua lembaga tersebut tidak berfungsi dan tidak banyak gunanya dalam membantu, meningkatkan taraf hidup petani, buruh tani, rumah tangga petani,” cetusnya.

Dijelaskan Salamuddin, tanah/lahan petani tidak bertambah, subsidi pertanian terus berkurang, impor pangan meningkat, dana desa tidak sampai ke tangan petani, pupuk langka, sarana produksi mahal. Petani tetap melarat. Touke touke dan taipan hasil bumi yang kaya.

Kata dia, mengurusi harga hasil pertanian agar menguntugkan petani saja mereka kesemua lembaga tersebut tidak mampu. Kelihatannya kesemua lembaga dan institusi tersebut bekerja untuk pihak lain yakni para taipan spekulan pangan, para taipan importir pangan, para taipan yang membajak dana infrastruktur desa.

“Sekarang mau membuat lagi lembaga ketahanan pangan. Makin banyak lagi birokrasi yang harus dibiayai APBN yang akan menggerus hak hak petani yang mengakibatkan petani Indonesia makin miskin. Bagi saya yang terpenting adalah mengakiri pengaruh dan penguasaan taipan pada semua institusi negara khususnya institusi yang berkaitan dengan pertanian,” paparnyam

Untuk itu Salamuddin mendesak Pemerintahan Jokowi dan kabinetnya segera sadar bahwa pengaruh dominan taipan dalam penyelenggaraan negara dan pertanian telah menghasilkan kemiskinan petani dan ketimpangan ekonomi yang tajam.

“Sinergi lembaga yang mengurus pertanian dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi untuk memastikan petani menerima haknya secara layak dan secara berkeadilan sosial dari negara. Semoga segera sadar,” pungkasnya.

Penulis: Eriec Dieda

Komentar