NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Gubernur Jatim Soekarwo kembali meraih penghargaan. Kali ini, Pakde Karwo-begitu ia akrab disapa, meraih penghargaan tokoh bidang pengembangan keuangan syariah kategori pendorong akselerasi pertumbuhan keuangan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, saat acara Grand Launching Program Akses Keuangan Syariah untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid (AKSI UMMAD) di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (30/5/2017).
Penghargaan ini diberikan kepada Pakde Karwo atas peran dan jasanya menginisiasi pendirian koperasi syariah wanita sebanyak 3.500 koperasi di tingkat desa. Keberadaan koperasi ini mampu meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat kecil. Selain itu, Pakde Karwo dipandang terus berperan dalam mendorong spin off unit usaha syariah Bank Jatim.
Dalam sambutannya, Pakde Karwo menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini kondisi penerimaan negara mengalami stagnan. Hal ini tergambar dari realisasi pajak pemerintah pusat pada Tahun 2015 dan 2016 mengalami defisit, yaitu Tahun 2015 sebesar 239 triliun rupiah dan Tahun 2016 sebesar 250 triliun rupiah. Kondisi ini juga terjadi di Jatim, dimana selama tiga tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) stagnan pada posisi sekitar 14 triliun rupiah.
Untuk itu, keuangan syariah sangat dibutuhkan karena Jatim digerakkan oleh uang yang ada di masyarakat. Dimana, masyarakat Jatim yang menyimpan uang di bank hanya sebesar 46 triliun rupiah, dari total 501 triliun uang yang beredar di masyarakat. Sisanya, ada sekitar 327 triliun rupiah uang masyarakat yang tidak masuk ke perbankan.
Dengan kondisi ini, Pakde Karwo mendorong agar masyarakat terutama di pondok pesantren, agar menyalurkan uangnya melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT) untuk kemudian dijembatani ke industri jasa keuangan. Salah satunya dengan adanya 500 paket masing-masing sebesar 25 juta rupiah dalam setahun untuk majelis taklim atau hibah fungsional untuk membangun jasa keuangan di daerah pinggir.
“Ini dilakukan agar uang masyarakat jadi usaha yang produktif, kalau disimpan di bantal saja menjadi konsumsi, untuk beli motor dan sebagainya,” terangnya.
Menurutnya, keuangan syariah memerlukan syarat penting yakni kejujuran, termasuk dalam membagi keuntungan. Lebih dari itu, konsep syariah ini juga membangun akhlak. Masyarakat jujur inilah yang kemudian membuat kondisi Jatim menjadi tenang dan adem.
“Saya akan menyamakan konsep ini dengan OJK dan BI, untuk kemudian melalui kerjasama. Ini modal sosial luar biasa, sehingga bisa kita masukkan dalam skema pembiayaan,” katanya.
Pewarta: Tri Wahyudi
Editor: Romandhon
