NUSANTARANEWS.CO – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace Indonesia menyatakan prihatin terkait dengan upaya pemulihan, perlindungan dan pembangunan di kawasan pesisir yang dinilai cenderung semakin mengorbankan kelestarian lingkungan hidup, fungsi religi, adat dan sosial kawasan, serta keberlangsungan mata pencaharian warga dan nelayan setempat.
Berdasarkan siaran pers di Jakarta, Jumat (16/9), LSM pemerhati masalah lingkungan itu mencontohkan, persoalan berkaitan dengan reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta merupakan dua contoh karut marutnya agenda pembangunan pesisir, yang cenderung tidak berkelanjutan dan terlihat keberpihakan terhadap kepentingan swasta pengembang kawasan.
Selain itu, keprihatinan juga terkait dengan berbagai upaya intimidasi dan percobaan kriminalisasi, yang untuk kesekian kalinya terjadi terhadap sejumlah aktivis dan warga penolak reklamasi Teluk Benoa.
Greenpeace juga prihatin terkait pernyataan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengenai Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta yang dapat dilanjutkan kembali, sementara telah ada putusan PTUN Jakarta pada akhir Mei 2016 yang memerintahkan pencabutan Keputusan Gubernur DKI Jakarta 2238 Tahun 2014 terkait pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada pengembang terkait.
Berkaitan dengan perkembangan terkini dari dua isu reklamasi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta tersebut, Greenpeace Indonesia dengan ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membatalkan Peraturan Presiden 51/2014 yang jelas-jelas sarat kepentingan upaya reklamasi dan privatisasi Teluk Benoa atas dalih revitalisasi kawasan.
Greenpeace juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera menetapkan kebijakan penghentian menyeluruh agenda reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, serta melakukan pemulihan fungsi ekologis kawasan pesisir dan perairan Teluk Jakarta tanpa pendekatan reklamasi.
Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan tiga alasan dibalik keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta.
“Pertama, karena untuk kepentingan nasional dan DKI Jakarta,” kata Luhut beberapa waktu lalu.
Sedangkan alasan kedua adalah memenuhi kebutuhan sumber air yang terus berkurang melalui bendungan, serta alasan ketiga menghindari rob atau banjir air laut. (Yudi)
