NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir meminta kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tidak mudah terbawa arus jargon-jargon politik.
Ketua GNPF MUI mengatakan bahwa jargon itu terkesan bagus dan penting padahal tidak memiliki relevansi terhadap penguatan ko-eksistensi umat beragama. “Bahkan membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (6/6/2017).
GNPF MUI juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah serius guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam
“Mendorong penegakan hukum oleh aparat Kepolisian yang berkeadilan berdasarkan due process of law, profesional, dan menjunjung tinggi HAM, serta menghentikan orkestra labelling terhadap umat Islam seolah-olah umat Islam adalah pihak yang anti Pancasila, anti keberagaman atau kebhinekaan dan anti NKRI,” kata Bachtiar.
Bachtiar juga mengajak umat yang dipimpinnya agar tetap siap merapatkan diri untuk menghadiri mobilisasi umum aksi damai bela Islam dalam melawan ketidakadilan hukum. “Dan ketidakadilan sosial khususnya terhadap umat Islam sebagaimana aksi-aksi bela Islam yang selama ini telah berjalan dengan baik,” sebut dia.
Pewarta: Richard Andika
Editor: Achmad Sulaiman
