Presidium GMNI, Chrisman Damanik/Istimewa
Presidium GMNI, Chrisman Damanik/Istimewa
Presidium GMNI, Chrisman Damanik/Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Belakangan ini kesan ada “gaduh” di tubuh Polri mencuat keluar. Reaksi publik pun beragam. Bahkan sudah mengarah pada pro dan kontra menyangkut perpanjangan jabatan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Gaduh kali ini memang dipicu oleh kabar burung yang tidak jelas sumbernya, jadi lebih bersifat internal di tubuh Polri.

Spekulasi semakin ramai setelah melihat sikap Presiden Jokowi yang seakan-akan menyerahkan urusan pergantian Kapolri kepada Kompolnas yang baru terbentuk di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Menkopolhukam.

Boleh jadi spekulasi itu benar. Kemampuan Luhut memuluskan jalan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar secara aklamasi membuktikan bahwa Luhut memang memiliki kepiawaian untuk melakukan manuver-manuver politik sesuai dengan keinginan Jokowi. Boleh Jadi, nama kapolri yang baru sudah ada di kantong Jokowi, tinggal bagaimana Luhut mengocok kartu agar sesuai skenario.

Tampaknya intrik dan trik politik bakal menjadi tontonan yang menarik dalam drama pergantian Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam waktu dekat ini. Suara parlemen pun sudah mulai mengerucut meminta Presiden Jokowi untuk tidak menabarak UU Polri.

“Jokowi harus mempertimbangkan tongkat estafet kepemimpinan yang ada di tubuh Polri, karena hal itu sangat penting,” demikian ungkap Presidium GMNI Chrisman Damanik ketika diminta komentarnya tentang perpanjangan jabatan Kapolri Badrodin Haiti.

Tak hanya itu, ketidaktegasan sikap Presiden juga berdampak pada sikap Jenderal Badrodin Haiti sendiri yang tak kunjung menunjukkan jiwa ke-negarawanan-nya dengan mempersiapkan diri untuk pensiun pada Juli mendatang. Estafeta kepemimpinan sangat penting dijalankan di tubuh Polri, mengingat Polri adalah lembaga hukum yang memiliki peranan strategis dalam ranah penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Demi regenerasi kepemimpinan Polri, Jokowi diminta untuk bertindak tegas. “Sebagai pimpinan negara Jokowi semestinya harus menyelamatkan semua institusi, termasuk Polri. Hal Ini harus dipertimbangkan oleh Jokowi sebagai presiden,” jelas Damanik. (ER/AS/UCK)

Komentar