Berita UtamaEkonomiFeaturedPolitik

Gerindra Sebut Data Pemerintah Soal Penurunan Kemiskinan Tak Sesuai Fakta Lapangan

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Gerindra menyebut data pemerintah soal penurunan kemiskinan tidak sesuai fakta di lapangan. Dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun 2018, Presiden Jokowi mengatakan  jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin terhitung 28,59 juta orang dan pada Maret 2017 turun menjadi 27,77 juta orang.

“Dengan tantangan tersebut, Pemerintah akan terus berupaya maksimal untuk mengakselerasi penurunan jumlah penduduk miskin melalui berbagai inovasi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial,” papar Jokowi, Jakarta, Kamis  (16/8/2017).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo menyatakan data yang disampaikan oleh Presiden Jokowi belum tentu sesuai dengan kenyataan.

“Kalo saya sih pada hakikatnya bukan pada apa yang disampaikan tapi apa yang dirasakan oleh masyarakat. ya kalo angka kan bisa kita buat. tapi hakikat lebih banyak mana yang menderita saat ini,” ungkap Edhy.

“Kalo Anda lihat di kampung-kampung masih ada orang bayar listrik yang biasanya 100-150 sekarang sudah diatas 300rb,” imbuhnya.

Baca Juga:  Pleno Kabupaten Nunukan: Ini Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 Untuk Caleg Provinsi Kaltara

Selanjutnya Edhy menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah harua di krosceck ulang. Dan menganggap paparan presiden Jokowi dalam penyampaian RUU APBN 2018 tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

“Infrastruktur dibangun, tapi apakah bener gak sih infrastruktur meringankan masyarakat kita. Indikator-indikator tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tentunya harus dikroscek data itu dari mana. Kita kan tidak bicara bahwa itu salah, kita dukung semua kebijakannya, infrastruktur yang mana yang dianggap sudah menyelesaikan masalah,” kata Edhy.

Anggota DPR RI Komisi IV itu menyoroti utang pemerintah yang sudah mencapai 1000 triliun lebih. Menurutnya pemerintah harus transparan dalam laporan pembelanjaan utang tersebut.

“Sekarang utang sudah 1000 triliun lebih, digunakan untuk apa, kemana barang itu, jadi seperti apa barang itu, kalo bayar itu mayortitas dugunakan untuk kepentingan frakyat, kita ikhlas. Tapi apakah elok menghutang untuk bayar hutang, 1000 triliun itu menjadi pertanyaan kita,” kata Edhy menyudahi.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Serahkan Bantuan Bagi Imam, Marbot, Guru Ngaji, dan Rumah Ibadah

Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Ach. Sulaiman

Related Posts

1 of 67