Ekonomi

Fraksi NasDem DPR Minta BPK Audit Anggaran Gaji dan Insentif Guru Fiktif

Ilustrasi-Gaji-PNS
Gaji dan intensif guru/Ilustrasi/Honorer

NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G. Plate meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pelaksanaan anggaran untuk gaji guru dan insentif guru dengan jangka waktu sepuluh tahun ke belakang.

Hal itu dilakukan, menurut Johnny, guna mengetahui apakah betul pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut ada data-data fiktif terkait hal tersebut. Sehingga, pada tahun ini pemerintah memangkas sebesar Rp23 triliun dana untuk guru.

“Kami ingin BPK untuk me-review mundur selama 10 tahun. Kalau tahun ini saja fiktifnya tidak tepat Rp23 triliun, tahun yang lalu Rp23 triliun dan seterusnya berapa ratus triliun duit yang tidak jelas selama ini? Ini sudah zaman sebelumnya,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Johnny menjelaskan, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. “Berdasarkan informasi Menkeu dari pemangksan ini ada Rp23 triliun yang gurunya tidak ada atau fiktif atau insentifnya belum dibayarkan karena sertifikasi guru terlambat,” katanya.

Kasus anggaran fiktif ini, menurut Johnny, merupakan skandal besar korupsi yang melebihi skandal Bank Century. Bisa dibayangkan, lanjutnya, Skandal Bank Century hanya sebesar Rp5 triliun, sedangkan skandal gaji guru fiktif dan tunjangan insentif bisa mencapai ratusan triliun. Skandal ini, diduga terjadi sejak pemerintahan sebelumnya.

“Bayangkan kalau satu tahun Rp23 triliun kalau sepuluh tahun itu Rp230 triliun. Ingat ya, Bank Century hanya Rp5 triliun ributnya se-Indonesia, ini Rp230 triliun ini bukan barang kecil lho,” ujarnya.

Untuk itu, Johnny menambahkan, pihaknya akan segera meminta BPK turun tangan mengusutnya. “Kami minta BPK mengaudit sepuluh tahun mundur. Bagaimana posisi fiktif jumlah guru dan keterlambatan gaji guru karena sertifikasi yang telat yang tahun ini dipangkas Rp23 triliun. Bolong lho itu Rp23 triliun bukan kecil, dari dulu,” ungkapnya lagi. (Deni)

Komentar

To Top