NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi sudah meralat gagasannya terkait penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur. Dengan begitu, polemik pernyataan awal Jokowi yang akan memakai dana haji untuk membangun infrastruktur harus dihentikan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Haji DPR RI, Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (31/7/2017).
“Pak Jokowi sudah meralat ucapannya, maka mari akhiri polemik itu dan kita mulai masukan usulan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru terbentuk, karena ada banyak masalah dalam penyelenggaranan haji sejak hulu sampai hilir,” ujar Fahri.
Usulan itu disampaikannya setelah melihat fase persiapan yang tidak sempurna dari penyelenggaraan haji, mulai soal manasik yang belum maksimal, terutama bagi yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri, sampai soal usia jamaah yang terlalu tua karena terlalu lama menabung.
“Begitu pula di sisi hilir. Ada banyak masalah mulai soal penginapan, makanan dan kesehatan yang fasilitas tersedianya masih belum ideal dan memadai,” kata dia.
Di luar itu, Indonesia sebagai konsumen haji dan umroh terbesar di dunia, tambah pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) itu, harusnya tidak saja berpikir sebagai konsumen, tetapi sebagai penyelenggara. Oleh karena itu, BPKH seharusnya langsung memikirkan hal besar yang terkumpul dari para jamaah haji itu untuk kepentingan perbaikan penyelenggaraan haji.
“Dan bukan untuk kepentingan lain terlebih dahulu. Sehingga, jika ada sisanya barulah nanti bisa dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Terakhir Fahri menyebutkan ada banyak yang bisa dilakukan Indonesia jika berpikir sebagai pemain dalam industri haji dan umrah. Mulai sektor jasa sampai produk dan infrastruktur haji dengan penghasilan yang menggiurkan.
“Itulah yang seharusnya dipikirkan sekarang. Sehingga, hasil dari investasi selanjutnya tetap diarahkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Sebab bagaimanapun dana itu adalah dana ibadah,” tutur dia.
Untuk diketahui sebelumnya, usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) lalu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginya agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Wacana yang disampaikan oleh Jokowi itu pun menuai pro dan kontra, sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Apalagi, Jokowi tidak menyebutkan secara detail mekanismenya seperti apa.
Jokowi kemudian meminta pengelolaan dana haji dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Semua harus mengikuti peraturan yang ada. “Ini dana umat, bukan pemerintah. Jadi, hati-hati dalam penggunaan,” ucapnya.
Pewarta: Ricard Andika
Editor: Ach. Sulaiman
