Berita Utama

Fadli Zon Minta Pemerintah Tak Anggap Remeh Terkait Isu TKA Ilegal

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon/Foto Sel/nusantaranews
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon/Foto Sel/nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah agar jangan sampai menutup mata terkait isu maraknya TKA ilegal yang belakangan jadi buah bibir masyarakat. Menurutnya, isu TKA ilegal asal China erat kaitannya dengan tiga aspek; ekonomi, politik dan keamanan.

“Dari sisi ekonomi, sebagai investor China sebenarnya hanya menempati urutan kesembilan negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditur, China hanya menempati urutan kelima, kalah dari Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Ironisnya, jumlah tenaga kerja asing kita, didominasi oleh tenaga kerja asal China, hingga 23 persen. Dari sisi politik ekonomi, ini agak bermasalah,” kata Fadli seperti dikutip dari catatan akhir tahunnya, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).

Sementara itu dari aspek politik, politisi Gerindra ini menuturkan bahwa di Indonesia pernah punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis China, baik di masa kolonial maupun pasca kemerdekaan.

“Itu sebabnya isu mengenai buruh asing ilegal asal China gampang menjadi isu sensitif. Pemerintah tak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi,” jelas dia.

Selanjutnya di aspek keamanan. Fadli mengingatkan pemerintah agar jangan mudah lupa dengan kasus tenaga kerja asing asal China yang berani menerobos area militer di Halim Perdanakusuma dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Lalu di Bogor juga ada kasus ditemukan tanaman cabe mengandung bakteri berbahaya yang ditanam oleh tenaga kerja ilegal asal China,” ujar Fadli.

Ditambahkannya, soal tenaga kerja asing ilegal asal China ini pada akhirnya telah menjadi isu keamanan yang serius. Pasalnya, ini bukan hanya isu keamanan bersifat militer semata, tetapi juga non-militer.

Selain itu, Fadli juga meminta pemerintahan Joko Widodo lebih fokus lagi pada masalah stabilitas dan pertahanan dalam negeri. Sebab, kata dia, pasca reformasi konstelasi perpolitikan nasional kurang memperhatikan masalah pertahanan melainkan lebih sibuk pada permasalah-permasalahn dalam negeri. Padahal, ancaman stabilitas dan pertahanan tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri.

“Ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena sepanjang tahun 2016, dan dalam dua tahun pemerintahan presiden Joko Widodo, kapasitas pemerintah dalam persoalan pertahanan dan keamanan nasional banyak dipertanyakan,” terang Fadli.

Pungkasan, Fadli mengatakan bahwa isu tenaga kerja asing ilegal asal China yang ramai diperbincangkan sepanjang 2016 menggambarkan adanya masalah dalam orientasi pembangunan pemerintah.

“Politik pembangunan pemerintah terlalu mengabdi kepada kepentingan investor,” cetusnya. (Sego/ER)

Komentar

To Top