NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pertemuan antara Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) beserta Pimpinan Komisi XI dan sejumlah Pimpinan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Saya kira tidak ada rapat pimpinan. Saya tidak pernah diundang, Saya enggak tahu malah ada pertemuan itu,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (17/10).
Kendati demikian, Politisi dari Partai Gerindra itu, jika memang ada pertemuan terbatas tersebut, maka dirinya meminta kepada Akom untuk menjelaskan. Sebab, menurut Fadli, pimpinan lembaga tak boleh mengadakan pertemuan tanpa tujuan yang jelas.
“Saya sendiri sebagai pimpinan tidak pernah tahu ada rapat tersebut. Seharusnya tidak boleh kalau tidak jelas. Seharusnya tidak boleh ada rapat BUMN dengan ketua DPR, kalau tidak merupakan hasil dari rapat pimpinan atau rapat gabungan,” ujarnya.
Pasalnya, Fadli menjelaskan, setiap keputusan yang akan diambil, maka pengambilan keputusannya haruslah di level pimpinan. Untuk itu, semua pimpinan harus mengetahui, karena diputuskan di dalam Rapat Pimpinan (Rapim).
“Tidak bisa salah satu pimpinan mengambil putusan tentang sesuatu. Itu tidak bisa. Saya kira ada mekanisme dalam tatib (tata tertib),” katanya.
Oleh karena itu, Fadli menambahkan, dirinya akan menanyakan langsung kepada Akom terkait pertemuan tersebut. “Saya mau tanyakan. Maksudnya apa, karena ini menyangkut masalah kelembagaan,” ujarnya lagi.
Sekadar informasi, beberapa waktu lalu beredar surat undangan rapat dari Kementerian BUMN kepada Direktur Utama (Dirut) 9 BUMN penerima PMN untuk rapat dengan Pimpinan DPR RI di Gedung DPR/MPR RI.
Kesembilan BUMN tersebut ialah PT Hutama Karya (HK), PT Perum Bulog, PT Angkasa Pura (AP), PT Wijaya Karya (WiKa), PT Pembangunan Perumahan, PT Industri Kereta Api, PT Krakatau Steel, PT Perusahaan Listrik Negara/PLN, dan PT Jasa Marga. (Deni)
