NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kasus pemulihan ekonomi Indonesia oleh IMF sejak 1997 adalah contoh paling jelas dari kinerja sistematis kekuatan asing menghancurkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Sebuah bentuk perang asimetris yang dilancarkan Presiden Bill Clinton untuk menggusur Presiden Soeharto.
Agak sulit rasanya untuk sekadar menegaskan bahwa jatuhnya Presiden Soeharto bukanlah karena gerakan mahasiswa 1998 dan pecahnya elit perwira militer, melainkan akibat serangan asimetris Amerika Serikat yang tidak ingin Indonesia maju dan kuat ekonominya. Amerika Serikat memanfaatkan IMF sebagai tangannya untuk melakukan operasi sistematis menjatuhkan Pak Harto. Bayangkan, AS melalui tangan IMF menaklukkan Indonesia tanpa senjata dan peluru. Cukup dengan memakai skema hutang yang melumpuhkan Bank Sentral Indonesia (BI), yang memang merupakan titik lemah dalam strategi pembangunan Orde Baru.
Dan untuk menghancurkan struktur dan fondasi ekonomi Indonesia, IMF kemudian menggunakan skema Putaran Uruguay dengan dalih reformasi ekonomi, yakni liberalisasi, privatisasi dan kebebasan investasi. Akibat reformasi ala IMF ini, Indonesia pun langsung bangkrut menjadi negara miskin. Bukan itu saja, proteksi dan subsidi kepada pengusaha kecil harus dicabut karena haram hukumnya dalam kitab WTO. Bank-bank domestik yang dianggap sakit ditutup, dan sebagai gantinya didirikan cabang bank-bank asing. Disusul dengan semakin banyaknya restoran-restoran asing, perusahaan multinasional asing, dan sebagainya.
Baca: Membaca Ulang Perang Asimetris di Indonesia
Pada 21 Mei 1998 merupakan puncak keberhasilan kinerja IMF. Kala itu, gelombang demonstrasi besar-besaran telah memaksa Pak Harto “mengalah” demi kebaikan bersama. Jabatan presiden lalu diserahkan kepada Bacharuddin Jusuf Habibie, orang “kepercayaan” Pak Harto yang telah dididiknya selama puluhan tahun. Era itu kemudian dikenal dengan nama reformasi. Sebuah era transisi sistem kepemimpinan politik nasional yang kelak melahirkan demokrasi one man one vote atau pemilihan langsung dan terbuka melalui wadah pemilu.
Menurut Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, era reformasi dicanangkan tanpa suatu konsep kebangsaan dan konsep NKRI yang jelas dan utuh menyeluruh. Sehingga, yang terjadi adalah memasukkan pesan, titipan, bawaan, dan intrusi nilai-nilai liberalistik dan kapitalistik dengan berlindung di belakang demokrasi dan keterbukaan.
“Era reformasi yang terjadi dalam era globalisasi telah berhasil menanggalkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa beradab dan berbudaya Pancasila, berdemokrasi Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Era reformasi yang semula diharapkan menjadi pintu gerbang mewujudkan amanat bernegara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur ternyata malah menjadi awal sebuah ketidakpastian,” papar Jenderal TNI (Pur) Try Sutrisno dalam sebuah makalah bertajuk Pemantapan Nilai-nilai Pancasila dan Spirit Kebangsaan dalam Pengembangan SDM dan Kepemimpinan Nasional, seperti dikutip redaksi, Jakarta, Rabu (24/5/2017).
Salah satu tanda dimulainya era reformasi dalah masuknya unsur-unsur ideologi liberal kapitalistik dengan mengusung teman pokok seperti freedom, transparency, democratization, human rights dan rule of law. Kesemuanya masuk ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; mencemari hulu dari alur sistem kehidupan NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila dan demokrasi Pancasila.
Kondisi ini kemudian diperparah dengan perubahan UUD 1945 melalui empat kali amandemen pada tahun 1999-2002. “Ternyata tidak bersifat menyempurnakan akan tetapi telah merubah sistem pemerintahan yang berbeda dengan yang dimaksudkan oleh pada pendiri bangsa; yang semakin menjatuhkan bangsa dan NKRI, meninggalkan cita-cita kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 ,” terangnya lagi. (ed)
Editor: Eriec Dieda
