Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi'i/Foto Deni /NUSANTARAnews
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi'i/Foto Deni /NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO – Anggota komisi III DPR fraksi Gerindra Muhammad Syafiie mengaku pihaknya memaklumi berbagai aksi protes masyarakat atas perlakuan istimewa pemerintah terhadap terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia sendiri menilai pemerintah terlalu berlebihan dalam melindungi Ahok.

Bahkan, lanjut Syafiie, muncul kesan salah bagi setiap pihak yang menjadi lawan Ahok.

“Energi bangsa ini terkuras hanya karena Ahok seperti mendapatkan perlakuan menjadi warga negara luar biasa oleh pemerintah dan aparat hukum. Berbagai cara dan alasan digunakan untuk melindungi Ahok. Sehingga menimbulkan gelombang aksi melawan oleh masyarakat,” ujar Syafiie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Syafiie menyinggung seolah Ahok layaknya seorang yang kebal hukum. Menurutnya, muncul kesan adanya upaya penguasa memberi jaminan pelindung bagi Ahok bisa melakukan apa saja.

Disatu sisi, lanjut Syafiie, Ahok memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus hukum. Selain penistaan agama, menurut dia, Ahok juga dinilai memiliki keterlibatan dengan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Dulu ketika KpK menyelidiki Ahok dalam kasus sumber waras, KPK minta agar KPK melakukan audit investigasi. Setelah auditnya keluar dan ditemukan pelanggaran, BPK kemudian yang disalahkan auditnya,” ucapnya.

Syafiie menilai upaya aparat dalam melakukan penegakan hukum selalu menunjukkan tindakan yang tidak biasa saat kasus terkait bersangkutan dengan Ahok.

“Padahal selama ini tidak pernah demikian dan bahkan audit dari auditor independen saja bisa dijadikan rujukan,” ungkapnya. (Hatiem)

Komentar