Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Menteri BUMN Rini Sumarno/Foto: Via Okezone
Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Menteri BUMN Rini Sumarno/Foto: Via Okezone

NUSANTARANEWS.CO – Mantan anggota Dewan Energi Nasional yang menjabat pada tahun 2009-2014, sekaligus guru besar ITS, Mukhtasor mengatakan, kegaduhan di tubuh Pertamina sebenarnya telah berlangsung kronis menahun.

Namun antiklimaks yang terjadi Jum’at kemarin menyajikan bukti jelas bahwa Kementrian BUMN gagal menciptakan tatakelola BUMN yang baik. Menurutnya, rekrutmen Komisaris Pertamina juga gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten.

“Pencopotan Direktur Utama Pertamina terjadi semena-mena justru ketika prestasi Pertamina naik dan bergerak menuju posisi yang ditempati perusahaan migas internasional,” ujar Mukhtasor melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu(4/2/2017).

Mukhtasor mengatakan, pembubaran Petral, transformasi dan efisiensi, program pembangunan kilang untuk peningkatan kemandirian energi, kinerja dan prestasi finasial, keberhasilan BBM nasional satu harga dan sejumlah keberhasilan lain seharusnya mendapatkan apresiasi Pemerintah.”Bukan justru melakukan pencopotan menejemen puncaknya dengan alasan mengada-ada,” kata dia.

Menurutnya, jika alasan pelengseran tersebut adalah ketidakkompakan antar direksi, justru Kementrian BUMN dan Komisaris dalam hal ini yang paling bertanggungjawab.”Ketidakkompakan yang terjadi makin kentara setelah adanya restrukturisasi organisasi direksi. Posisi Wakil Direktur Utama adalah posisi yang diada-adakan,” jelas Mukhtasor.

Ia mengatakan, restrukturisasi dengan menambah posisi Wakil Direktur Utama ternyata bukan karena alasan strategis perusahaan, apalagi alasan kepentingan negara. “Buktinya ketika Direktur Utama bisa didongkel, posisi Wakil Direktur Utama itu dihapus atau setidaknya sampai kini dibiarkan tanpa pejabat pelaksana tugas. Padahal posisi Wakil Direktur Utama itu adalah kreasi yang umurnya baru tiga bulan. Sekarang dikosongkan,” ungkap Mukhtasor.

Menurut dia, kejadian ini bisa memberi pesan kepada publik bahwa restrukturisasi itu memang alat atau sarana pendongkelan. Maka dari itu, lanjut Mukhtasor, Presiden harus segera melakukan evaluasi kepada Menteri BUMN dan Komisaris Pertamina.”Agar BUMN yang mengelola hajat hidup orang banyak ini tidak menjadi bancakan kelompok kepentingan dan agar Pertamina benar-benar menjadi kuat sebagai tangan negara mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional,” tutur dia. (Richard)

Komentar