NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Sebanyak 2000 lebih Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Pertanian ditelantarkan oleh Dinas Pertanian Jawa Timur (Jatim). Menurut Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha mengungkapkan bahwa beberapa perwakilan tenaga penyuluh lapangan di daerah mengadu kepada dirinya kalau nasibnya tak jelas.
“Mereka ini pembiayaannya atau gajinya melalui dana dekonstrasi dari pusat. Namun, oleh pusat sudah dilimpahkan kepada Pemprov. Tapi faktanya mereka sampai Januari 2017 tak ada kejelasan nasibnya diperpanjang atau tak dilanjutkan,” ungkapnya saat ditemui di DPRD Jatim, Kamis (16/2/2017).
Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan seharusnya Gubernur Jatim dalam hal ini memerintahkan kepada Dinas Pertanian Jatim untuk segera menindaklanjuti surat dari pusat atas pelimpahan wewenang untuk Tenaga Penyuluh Lapangan.
“Idealnya Gubernur bentuk satker yang menunjuk Dinas Pertanian. Lalu, Dinas Pertanian Jatim sebagai leading sektor langsung menindaklanjuti dengan menampung mereka dan memberikan kepastian kepada mereka. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
Pranaya bahkan khawatir jika nasib mereka tak diperhatikan tentunya akan berdampak dengan panen di Jatim. “Kalau sampai gagal panen karena tak ada tenaga penyuluh lapangan tentunya ini merupakan tanggungjawab Dinas Pertanian. Jangan mentang-mentang kepala dinasnya baru lalu tak bisa merespon kondisi di lapangan. Kepala Dinas yang baru harus tanggap akan permasalahan ini. Dalam waktu dekat kami akan upayakan untuk pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heryanto saat dihubungi akan dikonfirmasi ponselnya tak menjawab.
Pewarta: Tri Wahyudi
