Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini (tiga dari kiri) saat Seminar 'Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017', Rabu (14/12/2016)/Foto Nusantaranews
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini (tiga dari kiri) saat Seminar 'Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017', Rabu (14/12/2016)/Foto Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai paket yang berisi kelonggaran kepemilikan usaha yang dimiliki investor asing (Daftar negatif investasi), bisa menjadi “bom waktu” baik bagi tenaga kerja di Indonesia maupun bagi perekonomian nasional yang diamanatkan konstitusi, harus dikuasai negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Sebagai negara besar, kita patut dan wajib mengutamakan investor dan tenaga kerja dalam negeri, sehingga mereka menjadi tuan di negeri sendiri,” ungkap Jazuli tegas saat sambutan sekaligus membuka acara Seminar ‘Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017’ yang diadakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/12/16).

Baca : Pertumbuhan Ekonomi Nasional, PKS: Masih Stagnan

Fraksi PKS menilai, buruknya kinerja ekonomi, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan APBN khususnya sektor perpajakan dalam dua tahun terakhir, memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 133,8 Triliun, agar tidak menimbulkan defisit anggaran yang melebihi ketentuan perundang-undangan sebesar 3 persen. Kebijakan ini merupakan pemangkasan kedua, setelah pemotongan pertama yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 50,01 triliun.

“Kebijakan ini, berdampak terhadap pemotongan anggaran belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp. 65 Triliun dan penundaan anggaran belanja daerah (transfer ke daerah dan dana desa) sebesar Rp. 68,8 Triliun. Dampak dari pemotongan ini, bisa dipastikan akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujar Jazuli.

Baca juga : PKS Minta Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di 2017 Nanti

Atas semua hasil kajian Tim Ekonomi Fraksi PKS di atas, Jazuli Juwaini meminta Pemerintah untuk serius memperbaiki kinerja perekonomian pada tahun 2017 sehingga makin tumbuh secara berkualitas.

“Pemerintah harus bisa merancang kebijkan ekonomi yang baik dan mengimplementasikannya secara secara efektif guna mendorong mesin perekonomian. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi harus mendapat perhatian yang lebih serius, seperti manufaktur, pertanian dan perkebunan, agar dampak pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya menyarankan.

Kerja keras dan kerja cerdas harus dilakukan pemerintah karena tantangan ekonomi ke depan sangatlah berat, apalagi konstelasi ekonomi dan politik global telah berubah sangat drastis. Praktis pemerintah Jokowi-JK hanya memiliki waktu satu tahun kedepan (2017), guna memperbaiki kinerja perekonomian nasional, mengingat pada tahun 2018-2019 sudah akan memasuki tahun rawan, dimana suhu politik mulai memanas menjelang pemilu 2019, sudah bisa dipastikan pemerintahan tidak akan bisa bekerja maksimal. Tahun 2017 juga diperkirakan tidak akan mudah, mengingat pelaksanaan pemilukada serentak juga akan dimulai pada tahun 2017. (Deni)

Komentar