Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra/Foto nusantaranews via beritamoneter
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra/Foto nusantaranews via beritamoneter
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra/Foto nusantaranews via beritamoneter
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra/Foto nusantaranews via beritamoneter

NUSANTARANEWS.CO – Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, yang ingin membentuk super holding BUMN atau penggabungan seluruh BUMN yang ada mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra.

Selain akan memunculkan efisiensi, Eka mengungkapkan, super holding tersebut akan menjadikan BUMN semakin kompetitif. Oleh karena itu, lanjutnya, gagasan tersebut perlu didorong dan didukung untuk kemajuan BUMN itu sendiri.

“Kalau kita bisa geser ke super holding, BUMN kita bisa lebih profesional, BUMN kita akan lebih bukan berorientasi pada birokrasi tetapi pada bisnis, seperti Temasek di Singapura, Hasanah di Malaysia. Mereka memiliki pimpinan bernama CEO yang bertanggung jawab pada Presiden,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Menurut Eka, hanya di Indonesia saja yang memiliki Menteri BUMN. “Nah, saat ini pengelolaan BUMN di Indonesia kacau, masa ada menteri yang mengatur BUMN. Hanya satu negara di dunia ini yang punya Menteri BUMN,” ujarnya.

Jika paradigma BUMN seperti sekarang tetap dipertahankan, Eka mengatakan, maka BUMN Indonesia tetap akan stagnan dan kalah bersaing dengan BUMN negara lain.

“Karena pendekatannya akan sangat birokratis, mereka tidak akan lincah dalam mengambil keputusan strategis, dalam bahasa saya BUMN kita harus lincah di dalam koridor artinya dengan berada dalam aturannya. Dengan BUMN yang masih seperti ini menjadi syarat kepentingan korporasi karena masih dibawah paradigma birokrasi,” katanya.

Sebenarnya, Eka menyebutkan, gagasan super holding tersebut bukan muncul baru-baru ini saja, akan tetapi gagasan tersebut sudah ada jauh sebelumnya.

“Wacana super holding ini sebenarnya sudah lama, menteri pertama BUMN kita itu kan pak Tanri Abeng pernah melontarkan gagasan ini. Cuma dalam perjalanannya tidak ada yang melanjutkan rencana super holding ini, baru beberapa waktu lalu Menteri BUMN mewacanakan super holding. Tetapi kita harus membedah anatominya, apa yang dimaksud super holding, dan berapa holding yang akan tercipta nantinya,” ungkap Eka menjelaskan.

Kendati demikian, Eka menuturkan, gagasan tersebut memang merupakan pilihan sulit bagi Menteri BUMN sendiri. Pasalnya, lanjutnya, otoritas BUMN nantinya tidak lagi ada pada Menteri BUMN, melainkan langsung kepada Presiden.

“Meski wacana super holding itu adalah wacana bunuh diri bagi Menteri BUMN itu sendiri, karena kalau jadi super holding tidak menjadi menteri lagi, karena kita tidak akan memiliki menteri lagi melainkan CEO yang bertanggung jawab langsung kepada presiden,” ujarnya menyudahi. (Deni)

Komentar