NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah didorong untuk menjadikan wilayah Natuna sebagai prioritas pembangunan pasca putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) yang memutuskan bahwa klaim kedaulatan (nine-dotted line) Tiongkok di Laut China Selatan tidak memiliki basis hukum internasional di Den Haag, Belanda.
“Sebagai wilayah yang bersinggungan dengan klaim Tiongkok, pembangunan Natuna perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, ” ujar Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Selasa (19/7).
Dari segi ekonomi, menurut Kharis, perairan Natuna merupakan wilayah potensial yang kaya akan kandungan sumber daya alam. Namun, Kharis meminta agar pemerintah memperhatikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
“Misalnya dalam bidang pariwisata atau perikanan. Apabila kedua sektor ini diperhatikan, maka kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tentunya dapat meningkat,” tutur Legislator PKS ini.
Sedangkan, dari sisi militer, lanjut Kharis, kapabilitas pertahanan di wilayah tersebut juga perlu ditingkatkan. Penambahan kekuatan militer di Natuna yang tengah direncanakan Pemerintah perlu segera direalisasikan.
“Peningkatan kapabilitas militer di Natuna niscaya akan mampu memberi efek tangkal bagi ancaman eksternal yang dapat mengganggu,” jelas Kharis. (Achmad)
